TAG: Pemeriksaan Pajak

18 September 2025

Artikel Indonesia Pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang (misalnya konstruksi) rawan menjadi sumber sengketa pajak. Metode persentase penyelesaian sering berbeda antara ...

18 September 2025

Artikel Indonesia DJP menggunakan benchmarking industri untuk menilai kewajaran laba. Jika margin laba perusahaan jauh di bawah rata-rata, maka dianggap ...

18 September 2025

Artikel Indonesia DJP kini memanfaatkan data pihak ketiga seperti perbankan, e-Faktur, dan supplier. Jika data berbeda dari SPT, pemeriksaan bisa ...

18 September 2025

Artikel Indonesia Persediaan adalah komponen penting dalam laporan keuangan. Nilai yang tidak wajar sering menjadi sinyal bagi DJP untuk melakukan ...

18 September 2025

Artikel Indonesia Biaya promosi termasuk pengurang penghasilan bruto. Namun, jika jumlahnya sangat besar tanpa dokumen pendukung jelas, DJP berhak menolak ...

18 September 2025

Artikel Indonesia Tax holiday dan tax allowance diberikan untuk menarik investasi asing. Namun, fasilitas ini sering disalahgunakan, misalnya dengan melaporkan ...

18 September 2025

Artikel Indonesia Kredit pajak adalah hak wajib pajak, tetapi jika jumlahnya tidak seimbang dengan profil usaha, DJP akan menaruh curiga. ...

18 September 2025

Artikel Indonesia Transaksi afiliasi antarperusahaan multinasional wajib mengikuti prinsip kewajaran (arm’s length principle). Jika harga jual/beli tidak sesuai praktik pasar, ...

18 September 2025

Artikel Indonesia DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memantau kesesuaian data ekspor dan impor. Jika perusahaan ...

18 September 2025

Artikel Indonesia Perusahaan multinasional kerap menggunakan skema royalti atau lisensi merek untuk menyalurkan keuntungan. Jika dianggap tidak wajar, DJP akan melakukan ...