15 Oktober 2026
Membahas dinamika dan tantangan perpajakan tenaga kerja di sektor gig economy, yang mencakup pengemudi transportasi daring, kurir logistik instan, penulis ...15 Oktober 2026
Mengkaji kompleksitas isu perpajakan internasional terkait penyediaan infrastruktur komputasi awan (cloud computing) serta langganan perangkat lunak sebagai layanan (Software as ...15 Oktober 2026
Membedah tatanan ketentuan perpajakan yang diterapkan pada industri jasa pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech peer-to-peer lending), meliputi pengenaan Pajak ...15 Oktober 2026
Menggali secara mendalam tantangan ekstensifikasi basis pemajakan di sektor ekonomi kreatif digital yang berkembang pesat. Pembahasan mencakup kerumitan identifikasi sumber ...15 Oktober 2026
Mengkaji secara komprehensif mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas aktivitas perdagangan aset kripto melalui bursa ...15 Oktober 2026
Menganalisis efektivitas pemberian instrumen insentif fiskal sub-nasional, seperti pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau percepatan amortisasi aset bangunan, ...15 Oktober 2026
Mengeksplorasi potensi masif penerimaan negara yang belum tergali secara optimal dari sektor transisi energi baru dan terbarukan (EBT), seperti Pembangkit ...15 Oktober 2026
Menelaah dimensi filosofis dan sosiologis mengenai keadilan distributif dalam instrumen kebijakan fiskal lingkungan hidup. Artikel ini membedah dilema klasik antara ...15 Oktober 2026
Difokuskan pada instrumen kebijakan fiskal berupa pemberian insentif dan disinsentif perpajakan untuk mempercepat transisi mobilitas nasional menuju Kendaraan Bermotor Listrik ...15 Oktober 2026
secara komprehensif mengenai transformasi struktural yang wajib dilalui oleh sektor industri manufaktur berat di Indonesia khususnya subsektor semen, petrokimia, pulp ...06 Oktober 2026
Mulai 1 Oktober 2026, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan menggunakan skema replace. SPT pembetulan terakhir menjadi dasar pelaksanaan ...06 Oktober 2026
PMK 105/2025 secara tegas melarang perusahaan menyimpan atau mengambil dana PPh 21 DTP. Pajak yang seharusnya dipotong wajib dibayarkan tunai ...06 Oktober 2026
Pemerintah memperkirakan tambahan likuiditas tunai yang diterima pekerja dari PPh 21 DTP berkisar Rp60 ribu hingga Rp600 ribu setiap bulan. ...06 Oktober 2026
Pemerintah memperkirakan tambahan likuiditas tunai yang diterima pekerja dari PPh 21 DTP berkisar Rp60 ribu hingga Rp600 ribu setiap bulan. ...06 Oktober 2026
Pemerintah menargetkan 133 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) dalam lima sektor: alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, serta ...