21. Pemeriksaan Pajak karena Kredit Pajak Tidak Wajar

Artikel Indonesia

Kredit pajak adalah hak wajib pajak, tetapi jika jumlahnya tidak seimbang dengan profil usaha, DJP akan menaruh curiga. Banyak kasus pemeriksaan berawal dari klaim restitusi atau kompensasi pajak masif yang tidak didukung bukti kuat.

Studi Kasus:
Sebuah perusahaan pertambangan batu bara besar melaporkan lebih bayar PPh Badan senilai Rp 850 miliar. DJP mencurigai karena beban biaya operasional perusahaan terlalu tinggi dibanding standar industri. Setelah pemeriksaan 18 bulan, ditemukan sebagian besar faktur pajak masukan tidak valid. Koreksi pajak Rp 620 miliar harus dibayar, ditambah sanksi administrasi.

Pelajaran: sebelum klaim kredit pajak besar, perusahaan wajib memastikan semua dokumen valid. Rahayu & Partner membantu review kelayakan restitusi agar klaim tidak berujung pemeriksaan panjang.

English Version

Tax credits are a taxpayer’s right, but excessive claims often raise suspicion. Many audits are triggered by large refund or compensation requests without solid documentation.

Case Study:
A major coal mining company reported a corporate income tax overpayment of IDR 850 billion. The DGT flagged the claim due to unusually high operating costs. After an 18-month audit, many input VAT invoices were deemed invalid. The company faced IDR 620 billion in adjustments plus penalties.

Lesson: Companies must validate documents before filing large tax credit claims. Rahayu & Partner assists in pre-audit reviews to secure refunds safely.