Empat Program Paket Ekonomi Diperpanjang hingga 2026

Artikel Indonesia

Pemerintah Indonesia memastikan kelanjutan empat program paket ekonomi yang sebelumnya telah membantu pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Program ini akan diperpanjang hingga 2026 dan dirancang untuk mendukung UMKM, sektor padat karya, pariwisata, serta pekerja informal.

Berikut empat program utama:

1. PPh Final 0,5% untuk UMKM Orang Pribadi
   • Tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet berlaku bagi UMKM individu dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.
   • Tujuannya meringankan beban pajak dan menyederhanakan administrasi.
   • Perpanjangan hingga 2029 memberikan kepastian bagi pelaku UMKM.
2. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Sektor Pariwisata
3. Insentif ini berlaku untuk pekerja hotel, restoran, dan kafe dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
4. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan karyawan ditanggung pemerintah, sehingga pekerja lebih ringan.
5. Perpanjangan hingga 2026 bertujuan mendukung pemulihan sektor pariwisata.
6. Berlaku untuk pekerja di sektor alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, dan kulit dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
7. Memberikan dukungan bagi industri padat karya agar tetap beroperasi dan pekerja tetap memperoleh daya beli.
8. Program ini juga diperpanjang hingga 2026.
9. Memberikan diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal, seperti petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga.
10. Memberikan perlindungan sosial tambahan dan meringankan biaya iuran.
11. Program ini diperluas dan akan tetap berlaku hingga 2026.
12. PPh Pasal 21 DTP untuk Industri Padat Karya
13. Diskon Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Kesimpulan:
Dengan perpanjangan dan perluasan program ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk mendukung pelaku usaha dan pekerja, terutama di sektor UMKM, padat karya, dan pariwisata. Bagi wajib pajak dan pelaku usaha, ini adalah kesempatan untuk tetap patuh pajak dengan tarif yang ringan dan administrasi yang sederhana.

Rahayu & Partner siap membantu wajib pajak dan pelaku usaha dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan empat program paket ekonomi ini agar kepatuhan pajak tetap efisien dan aman.

English Version

Title: Four Economic Package Programs Extended Until 2026

The Indonesian government has announced the extension of four economic package programs that previously supported post-pandemic recovery. These programs will continue until 2026 and are designed to support MSMEs, labor-intensive industries, tourism, and informal workers.

The Four Key Programs:

1. Final Income Tax (PPh) 0.5% for Individual MSMEs
   • Applicable for MSMEs with annual revenue up to IDR 4.8 billion.
   • Simplifies tax compliance and reduces tax burden.
   • Extended until 2029 for long-term certainty.
2. Employee Income Tax (PPh 21) Covered by Government (DTP) for Tourism Sector
3. Applies to employees in hotels, restaurants, and cafes with monthly income up to IDR 10 million.
4. Government covers the tax, reducing employee financial burden.
5. Extended until 2026 to support tourism recovery.
6. Applies to sectors such as footwear, textiles, apparel, furniture, and leather.
7. Supports labor-intensive industries and maintains worker purchasing power.
8. Extended until 2026.
9. Applies to informal workers like farmers, fishers, traders, construction laborers, and domestic workers.
10. Provides social protection and reduces contribution costs.
11. Program will continue and be expanded until 2026.
12. Employee Income Tax (PPh 21) Covered by Government for Labor-Intensive Industries
13. 50% Discount on JKK & JKM Contributions for Non-Salaried Workers (BPU)

Conclusion:
These program extensions demonstrate the government’s commitment to supporting businesses and workers, particularly MSMEs, labor-intensive industries, and the tourism sector. Taxpayers can take advantage of simplified, low-rate tax programs while remaining compliant.

Rahayu & Partner is ready to assist taxpayers and businesses in understanding, managing, and optimizing these programs for efficient and safe tax compliance.