TAG: Pemeriksaan Pajak

23. Pemeriksaan Pajak karena Biaya Promosi yang Tidak Wajar

18 September 2025

Artikel Indonesia Biaya promosi termasuk pengurang penghasilan bruto. Namun, jika jumlahnya sangat besar tanpa dokumen pendukung jelas, DJP berhak menolak ...

22. Pemeriksaan Pajak atas Fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance

18 September 2025

Artikel Indonesia Tax holiday dan tax allowance diberikan untuk menarik investasi asing. Namun, fasilitas ini sering disalahgunakan, misalnya dengan melaporkan ...

21. Pemeriksaan Pajak karena Kredit Pajak Tidak Wajar

18 September 2025

Artikel Indonesia Kredit pajak adalah hak wajib pajak, tetapi jika jumlahnya tidak seimbang dengan profil usaha, DJP akan menaruh curiga. ...

20. Pemeriksaan Pajak karena Skema Transfer Pricing yang Tidak Wajar

18 September 2025

Artikel Indonesia Transaksi afiliasi antarperusahaan multinasional wajib mengikuti prinsip kewajaran (arm’s length principle). Jika harga jual/beli tidak sesuai praktik pasar, ...

19. Risiko Pemeriksaan Pajak karena Selisih Data Ekspor & Impor

18 September 2025

Artikel Indonesia DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memantau kesesuaian data ekspor dan impor. Jika perusahaan ...

16. Pemeriksaan Pajak pada PMA karena Skema Royalti

18 September 2025

Artikel Indonesia Perusahaan multinasional kerap menggunakan skema royalti atau lisensi merek untuk menyalurkan keuntungan. Jika dianggap tidak wajar, DJP akan melakukan ...

15. Koreksi Pajak karena Perbedaan Laporan Keuangan & SPT

18 September 2025

Artikel Indonesia Banyak perusahaan menghadapi pemeriksaan karena terdapat selisih material antara laporan keuangan audit dengan SPT Tahunan. DJP menilai hal ini ...

12. Pemeriksaan Pajak akibat Transfer Pricing Internal

17 September 2025

Artikel Indonesia Transfer pricing tidak hanya berlaku untuk lintas negara, tapi juga antarperusahaan dalam satu grup di Indonesia. Jika harga transaksi ...

9. Pemeriksaan Pajak akibat Dokumen Perpajakan Tidak Lengkap

17 September 2025

Artikel Indonesia DJP menekankan pentingnya dokumentasi perpajakan sebagai dasar pengakuan biaya, PPN masukan, dan pemotongan pajak. Ketika dokumen tidak lengkap atau ...

Digital Economy: Penghasilan dari Platform Asing

17 September 2025

Artikel Indonesia Ekonomi digital menjadi fokus baru DJP. Perusahaan yang memperoleh penghasilan dari platform asing, seperti marketplace global atau aplikasi internasional, ...