9. Pemeriksaan Pajak akibat Dokumen Perpajakan Tidak Lengkap

Artikel Indonesia

DJP menekankan pentingnya dokumentasi perpajakan sebagai dasar pengakuan biaya, PPN masukan, dan pemotongan pajak. Ketika dokumen tidak lengkap atau tidak sah, hal ini bisa berujung pada SP2DK hingga pemeriksaan formal.

Studi Kasus:
Sebuah perusahaan konstruksi besar tidak dapat menunjukkan faktur pajak masukan senilai Rp 180 miliar terkait proyek infrastruktur. Dalam laporan, biaya tetap diklaim sebagai pengurang penghasilan kena pajak. DJP kemudian membuka pemeriksaan dan menolak pengkreditan PPN, menyebabkan koreksi pajak signifikan.

Pelajaran: perusahaan wajib menerapkan sistem dokumentasi pajak yang ketat. Rahayu & Partner mendampingi klien membangun document control system agar siap menghadapi pemeriksaan.

English Version

The DGT emphasizes the importance of tax documentation as the basis for recognizing expenses, input VAT, and tax withholdings. Missing or invalid documents may lead to SP2DK and eventually a full audit.

Case Study:
A large construction company failed to provide valid input VAT invoices worth IDR 180 billion related to an infrastructure project. Despite this, the expenses were claimed in the tax return. The DGT launched an audit and disallowed the VAT credit, resulting in significant tax adjustments.

Lesson: Companies must implement strict tax document control systems. Rahayu & Partner assists clients in establishing proper documentation frameworks to withstand DGT scrutiny.