23. Pemeriksaan Pajak karena Biaya Promosi yang Tidak Wajar

Artikel Indonesia

Biaya promosi termasuk pengurang penghasilan bruto. Namun, jika jumlahnya sangat besar tanpa dokumen pendukung jelas, DJP berhak menolak saat pemeriksaan.

Studi Kasus:
Sebuah perusahaan FMCG global melaporkan biaya promosi Rp 2,3 triliun, hampir 25% dari total omzet. DJP menilai jumlah tersebut tidak sejalan dengan tren industri (rata-rata hanya 10–15%). Banyak bukti pembayaran ke distributor tidak lengkap. Akibatnya, koreksi pajak Rp 900 miliar harus dibayar.

Pelajaran: biaya promosi wajib didukung kontrak, bukti transfer, dan laporan aktivitas nyata. Rahayu & Partner memastikan strategi promosi tetap efisien dan aman dari koreksi pajak.

English Version

Promotional expenses are deductible, but excessive or undocumented spending often gets rejected during audits.

Case Study:
A global FMCG company reported IDR 2.3 trillion in promotional costs—25% of revenue. The DGT compared industry norms (10–15%) and found missing evidence for distributor payments. The audit imposed IDR 900 billion in tax adjustments.

Lesson: Promotional expenses must be fully documented. Rahayu & Partner helps clients align marketing strategies with both business goals and tax compliance.