18 September 2025
Artikel Indonesia Pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang (misalnya konstruksi) rawan menjadi sumber sengketa pajak. Metode persentase penyelesaian sering berbeda antara ...18 September 2025
Artikel Indonesia DJP menggunakan benchmarking industri untuk menilai kewajaran laba. Jika margin laba perusahaan jauh di bawah rata-rata, maka dianggap ...18 September 2025
Artikel Indonesia DJP kini memanfaatkan data pihak ketiga seperti perbankan, e-Faktur, dan supplier. Jika data berbeda dari SPT, pemeriksaan bisa ...18 September 2025
Artikel Indonesia Persediaan adalah komponen penting dalam laporan keuangan. Nilai yang tidak wajar sering menjadi sinyal bagi DJP untuk melakukan ...18 September 2025
Artikel Indonesia Biaya promosi termasuk pengurang penghasilan bruto. Namun, jika jumlahnya sangat besar tanpa dokumen pendukung jelas, DJP berhak menolak ...18 September 2025
Artikel Indonesia Kredit pajak adalah hak wajib pajak, tetapi jika jumlahnya tidak seimbang dengan profil usaha, DJP akan menaruh curiga. ...18 September 2025
Artikel Indonesia Transaksi afiliasi antarperusahaan multinasional wajib mengikuti prinsip kewajaran (arm’s length principle). Jika harga jual/beli tidak sesuai praktik pasar, ...18 September 2025
Artikel Indonesia DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memantau kesesuaian data ekspor dan impor. Jika perusahaan ...18 September 2025
Artikel Indonesia Banyak perusahaan menghadapi pemeriksaan karena terdapat selisih material antara laporan keuangan audit dengan SPT Tahunan. DJP menilai hal ini ...16 September 2025
The Directorate General of Taxes (DGT) frequently relies on CTTOR analysis to assess the reasonableness of taxpayers’ financial reports. Significant ...