Klaster #6: Dukungan riset dan inovasi

Klaster #6: Dukungan riset dan inovasi

1. Kebijakan perdagangan luar negeri memberikan keberpihakan kepada produk inovasi nasional.
2. Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN dan swasta untuk melakukan riset, pengembangan, dan inovasi.

Klaster #7: Administrasi pemerintahan

1. Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan.
2. Kewarnegaraan menteri/kepala dan pemda merupakan pelaksanaan kewewenagan presiden.
3. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh menteri/kepala dan/atau pemda.
4. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada best practies.
5. Presiden berwenang membatalkan perda melalui peraturan presiden.
6. Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.
7. Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) telah terlewati (tidak perlu penetapan oleh pengadilan).
8. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).

Klaster #8: pengenaan Sanksi

1. Pemisahan penerapan sanksi administratif (administrative law) dengan penerapan sanksi pidana (criminal law).
2. Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan/atau UU tindak pidana korupsi.
3. Sanksi administratif berupa peringatan, pembukuan izin, pencabulan izin, dan denda.
4. Sanksi pidana dapat diterapkan untuk pengenaan sanksi administratif yang tidak tindaklanjuti dalam rangka kepastian penegakan hukum (ultimum remedium)

Klaster #9: pengadaan lahan

1. Pengadaan tanah:

1. Mempercepat proses pengadaan tanah dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf dan tanah aset.
2. Kementerian ATR/BPN membantu instansi yang memerlukan tanah, dalam menyusun DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah).
3. Jangka waktu berlakunya penetapan lokasi (penlok) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang tanpa memulai proses dari awal.
4. Kepemilikan saham dan lahan pengganti sebagai bentuk ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
5. Percepatan pelepasan tanah yang dimiliki pemerintah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
6. Pengadaan lahan dalam kawasan hutan melalui mekanisme perubahan peruntukan atau pelepasan kawasan hutan untuk proyek srategis nasional (PSN).
7. Pembentukan bank tanah.
8. HGB diatas tanah HPL dan KEK diberikan untuk sekaligus dalam jangka waktu 90 tahun.

1. Kawasan hutan

1. Ketentuan presentase luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan diatur dalam PP.
2. Perubahan peruntukan kawasan huutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pengukuhan kawasan hutan memperhatikan RTRW dan pengintegrasian ke dalam kebijakan satu peta (One Map Policy) dan pelaksanaan pengukuhan memanfaatkan teknologi informasi serta koordinat geografis/satelit.

Klaster #10: Investasi dari proyek pemerintah

1. Investasi pemerintah

1. Membentuk lembaga sovereign wealth fund (SWF) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara.
2. Lembaga SWF berbentuk badan hukum indonesia yang sepenuhnya dimiliki perintah.
3. Lembaga SWF dapat melaksanakan investasi secara langsung atau tidak langsung dan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
4. Kerugian lembaga SWF bukan kerugian keungan negara.
5. Aset lembaga SWF dapat berupa: penyertaan modal negara, hasil pengembangan usaha/aset, aset BUMN, hibah, dan sumber lainnya yang sah.
6. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP).

1. Kemudahan proyek pemerintah

1. Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
2. Penyediaan lahan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.
3. Pengandaan lahan dapat dilakukan oleh swasta (pelaksana kegiatan) apabila tidak tersedia anggaran pemerintah
4. Swasta dapat melakukan pinjaman sebagai dana talangann (bridging finance) untuk pengadaan lahan
5. Pemerintah menyediakan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek pemerintah

Klaster #11: kawasan ekonomi

1. Kawasan ekonomi khusus (KEK):

1. Administrator KEK berwenang (otoritas) melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan kemudahan di KEK berdasarkan NSPK.
2. Administrator ditunjuk dan ditetapkan oleh dewan nasional dari profesional (ASN atau Non ASN) melalui seleksi terbuka.
3. Tanah KEK sebagai insentif investasi, terutama tanah KEK yang akan dimiliki oleh pemerintah atau BUMN.

1. Kawasan industri:

1. Pemerintah memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan industri.
2. Pengadaan lahan untuk kawasan industri prioritas dapat menggunakan UU pengadaan tanah bafi pembangunan untuk kepentingan umum.

1. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB)

1. Fasilitas KEK dapat diberikan pada KPBPN yang wilayahnya sudah di enklave (tanpa mengubah status KPBPB menjadi KEK).
2. Pengusulan keanggotaan dewan kawasan diatur dengan peraturan presiden.
3. Penghapusan pembebasan cukai untuk konsumsi.
4. Badan pengusahaan berwenang (otoritas) melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif, dan kemudahan di KPBPB berdasarkan NSPK.