PERDA 2/2016 Tentang Pajak Daerah

                   PERDA 2/2016

                  Tentang Pajak Daerah

3. Undang-undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia 2043);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan(Lembaga Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 5  Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tamabahan Lembaran Negara Repbik Indonesia Nomor 4999);

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor  14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keungan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4355);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerntah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);