Dirjen Pajak imbau masyarakat agar memanfaatkan Amnesti sebelum program ini berakhir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2017 adalah hari terakhir program Amnesti Pajak. Untuk itu Dirjen Pajak mengimbau seluruh masyarakat Wajib Pajak yang memiliki masalah perpajakan di masa lalu untuk segera berpartisipasi dalam program ini dan mendapatkan manfaat dari berbagai fasilitas luar biasa yang ditawarkan dalam program Pengampunan Pajak ini.

Dirjen Pajak kembali mengingatkan bahwa program Amnesti Pajak telah memiliki landasan hukum yang kuat dan pasti yang kembali ditegaskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan bahwa Undang-undang Pengampunan Pajak tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Program ini sendiri ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat bagi peningkatan pengumpulan pajak yang optimal demi membiayai berbagai program pembangunan nasional sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki perpajakan masa lalu dan memulai kembali sebagai Wajib Pajak yang taat. Berikut adalah hasil sementara database Amnesti Pajak yang diakses pukul 07.30 tanggal 29 Maret 2017:

1. Jumlah Penerimaan Amnesti Pajak

*Realisasi berdasarkan Surat Setoran Pajak

2.     Jumlah Harta Deklarasi

          *Berdasarkan Surat Pernyataan Harta

3.    Rincian Uang Tebusan berdasarkan Segmen Peserta:

             *Berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH)

4.    Repatriasi dan deklarasi harta luar negeri didominasi enam negara asal yaitu (secara  alfabetik) Australia, British Virgin Islands, Cayman Islands, China, Hong Kong, dan Singapura dengan detail sebagai berikut :

      a. Repatriasi                                                          b. Deklarasi Luar Negeri

          Singapore                      Rp84,52T                         Singapore                            Rp751,19T

          Cayman Islands                  16,51T                        Virgin Islands (British)                76,92T

          Hong Kong                          16,26T                        Hong Kong                                56,27T

          Virgin Islands (British)            6,58T                        Cayman Islands (The)                52,86T

          China                                    3,65T                        Australia                                   41,15T

Dirjen Pajak juga mengingatkan kewajiban Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak untuk menyampaikan laporan penempatan harta (bagi harta deklarasi dalam negeri) dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi (bagi harta repatriasi) secara berkala setiap tahun selama tiga tahun. Laporan pertama disampaikan paling lambat 31 Maret 2018 untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau 30 April 2018 untuk Wajib Pajak badan.

Selanjutnya, mengingat batas waktu Amnesti Pajak jatuh pada waktu yang bersamaan  dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi, maka Dirjen Pajak memberikan kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT 2016 paling lambat pada 21 April 2017. Perpanjangan ini hanya berlaku untuk kewajiban pelaporan saja sedangkan seluruh pajak terutang wajib diselesaikan atau dibayarkan paling lambat 31 Maret 2017.

Informasi lebih lanjut mengenai Amnesti Pajak hubungi Tax Amnesty Service di 1500 745. Dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.