Contact Whatsapp085210254902

Bab XXI PajakPertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi

Ditulis oleh Administrator pada Kamis, 15 Agustus 2019 | Dilihat 222kali

Bab XXI

PajakPertambahanNilaiAtas

PenyerahanJasa Telekomunikasi

DASAR HUKUM

BerdasarkanPasal 4 UU PPN 1984, PPN dikenakanataspenyerahanjasaKenaPajakdidalamdaerahpabean yang dilakukanolehpengusaha.pengecualianterhadappenyerahanjasa telegram danteleponumum coin-Box tidakadalagidalampasal 4A, sehinggasejak 1 Januari 2001 jasainimerupakanJasaKenaPajak. SelainitumasihberlakuKeputusanMenteriKeuanganNomor 1333/KMK.04/1988 tanggal 31 Desember 1988 tentangpelaksanaanpengenaan PPN ataspenuyerahanJasatelekomunikasi. Kemudianpadaakhirtahun 2000 ditetapkanKeputusanDirekturJenderalPajakNomor KEP-539/PJ.2000 tanggal 29 Desember 2000 tentangpengkreditanpajakMasukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi. Sedangkanpetunjukpelaksanaan yang dimuatdalamSuratEdaranKeputusanDirekturJenderalPajakNomor SE-48/PK.3/1988 tanggal 31 Desember 1988 (Seri PPN-134) masihcukuprelevansampaiadapenggantinya.Padaawaltahun 2000 diterbitkansuratedarannomor SE-01/PJ.54/2000 tanggal 19 Januari 2000 tentangpenegasan PPN ataspenyerahanjasainterkoneksiantarperusahaantelekomunikasi.

OBYEK PAJAK

Sebagaiobyekpajakadalahpenyerahanjasatelekomunikasi yang dilakukanoleh:

PT Telekomunikasi Indonesia
PT (persero) INDOSAT
Pengusahalainnya yang dalamlingkunganperusahaanataupekerjaannyamelakukankegiatanpenyerahanjasatelekomunikasi.

Adapun yang dimaksuddenganjasatelekomunikasiadalahpelayananjasauntukberkomunikasidenganmenggunakanfasilitastelekomunikasi.Jenis-jenisjasatelekomunikasi yang ataspenyerahannyaterutangPajakPertambahanNilai, dirimcidalamSuratEdaran Seri PPN-134 sebagaiberikut:

TelponUmumKartu;
Percakapanlokas/sambunganlangsungjarakjauh/ sambunganlangsunginternasionalbaik yang pembayarannyasecaratunaimaupunsecarakredit;
Sewabulanan
Percakapansambunganteleponkendaraanbermotor (STKB)
Telex baikdalammaupunluarnegeri;
Komunikasi Radio
Sirkitsewabaikdalammaupunluarnegeri;
Sistemkomunikasi data paket;
Radio Panggiluntukumum;
Sewa Transponder;
Tele Conference;
VSAT;
DinasBergerak
Biro Faksbaikdalammaupunluarnegeri;
JasaTelevisi (Jasatelekomunikasi yang khususdigunakanuntukkeperluan televise)

Pembayaran yang diterimaberupabiayamutasi, gantirugisertapelbagaipembayaranlainnyasepertidendadanbiayalelang yang berkaitandengantelepon, telex, telegraptidakadakaitandenganpenyerahanJasaTelekomunikasi.olehkarenaituataspembayaran yang diterimadalambentukini, tidakdibebaniPajakPertambahanNilai.

DalamsuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor SE-01/PJ.54/2000 tanggal 19 Januari 2000 ditegaskanbahwapenyerahanjasainterkoneksimerupakanpenyerahanJasaKenaPajak. Adapun yang dimaksuddengan “interkoneksi” adalahjasaketerhubunganjaringantelekomunikasiantaraPenyerahanJaringan Telekomunikasi yang satudengan yang lainnya.Dengandemikianmaka “jasainterkoneksi” adalahjasapenyediaanintrkoneksiolehpenyelenggarajaringantelekomunikasi yang menghasilkantersedianyasaranaberkomunikasibagipelangganpenyelenggarajaringantelekomuniksi yang satudenganlainnya.Ataspenyerahanjasainterkoneksidikenakan PPN sejak 1 Januari 2000.

FAKTUR PAJAK

BerdasarkanKeputusanDirekturJenderalPajakNomor: KEP-522/PJ./2000 tanggal 26 Desember 2000, ditetapkanbahwatandapembayaranataukuitansiuntukpenyerahanjasatelekomunikasidiperlakukansebagaiFakturPajakStandar.

Disampingitu, dalamhalterjadipenyerahanjasatelekomunikasidalambentukkontrakjangkapanjang, misalnyapersewaan transponder, wajibdibuatFakturPajakStandarsepanjangpihakpenyewamemilikiidentitaslengkap.

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Perusahaan dibidangtelelomunikasiyangsebelumnytidakbolehmengkreditkanPajakMasukannya, berdasarkanKeputusanDirekturJenderalPajakNomor: KEP-539/PJ.2000 tanggal 29 Desember 2000 ditetapkansebagaiberikut:

Yang dimaksuddenganperusahaanjasatelekomunikasiadalah PT Telkom Tbk, PT Indosatdanperusahaanpenyelenggarajasatelekomunikasilainnya, termasukmitrausaha PT Telkom Tbk.
Terhitungmulaitanggal 1 Januari 2002, perusahaanjasatelekomunkasidapatmengkreditkanPajakMasukanatasperolehan BKP danatau JKP sejaktanggal 1 Januari 2002 yang berhubunganlangsungdengankegiatanusahamelakukanpenyerahanjasatelekomunikasi.

PajakMasukan yang tercantumdalamFakturPajakatasperolehan BKP danatau JKP sebelum 1 Januari 2001 tidakdapatdikreditkan.

WARUNG TELEKOMUNIKASI DAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Warungtelekomunikasi( WARTEL ) adalahagenjasatelekomunikasi yang ditunjukoleh PT TELKOM. Jenisjasa yang diserahkanbukanjasatelekomunikasimelainkanJasaKeagenan di bidangtelekomunikasi.

Mekanismepengenaan PPN ataspenyerahanjasakeagenan di bidangtelekomunkasioleh WARTEL, adalahsebagaiberikut:

SebagaiDasarPengenaanPajakadalahPenggantian yang dimintaatauseharusnyadimintasehubungandenganpenyerahanjasakeagenantersebutbaikberupakomisiatauimbalanlainnyadengannamadandalambentukapa pun;
Ataspenyerahanjasakeagenankepada PT TELKOM, sebagaiimbalannya WARTEL menerimasejumlahkomisiatauimbalan (fee) dari PT TELKOM. Sehubungandenganitu, selakuPengusahaKenaPajak, WARTEL wajibmembuatFakturPajak. Berhubung PT TELKOM dalahpemungut  PPN, makapajak yang terutangdipungutoleh PT TELKOM.

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain ungkapan syukur "alhamdulilahi robbil'alamin" akhirnya website ini dapat terselesaikan, adapun tujuan penulisan website ini ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • info@konsultanpajakrahayu.com
Developed by Naevaweb.com