Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah, Sri Mulyani Sebut Perlu Transformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, OECD, dan G20. Menurutnya, meskipun telah mengalami peningkatan setelah turun tajam akibat pandemi COVID-19, rasio pajak Indonesia pada 2023 mencapai 10,21%.

"Ya, rasio perpajakan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, OECD, dan G20," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, pada Selasa (5/3/2024).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pentingnya membahas rasio pajak setiap hari karena menjadi isu utama bagaimana cara mendapatkan pendapatan yang dapat dipertahankan tanpa mengganggu momentum perekonomian yang saat ini rapuh dan tidak pasti akibat pandemi.

"Saat ini, tantangannya adalah bagaimana mengelola pendapatan di tengah meningkatnya pengeluaran. Banyak kegiatan ekonomi juga masih belum dipajaki," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, ada beberapa sektor ekonomi yang belum dipajaki, baik untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesetaraan, maupun penghasilan yang tidak kena pajak. Indonesia, katanya, memiliki tingkat penghasilan yang tidak dipajaki yang tinggi, terutama dalam kategori tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lebih makmur.

"Eksistensi ekonomi informal di Indonesia juga menciptakan banyak fasilitas yang belum dikenakan pajak, seperti bidang kesehatan dan pendidikan, yang banyak mendapatkan pengecualian," tambah Sri Mulyani.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU