Hampir 12 Juta NIK Belum Jadi NPWP, DJP Ingatkan Ini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa sebanyak 61,5 juta wajib pajak orang pribadi telah mengintegrasikan atau memadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut setara dengan 84,02% dari total wajib pajak orang pribadi di dalam negeri yang mencapai 73,2 juta orang.

Menurut Dwi, sebelumnya terdapat 12 juta wajib pajak yang perlu memadankan NIK, namun saat ini tinggal 11,69 juta lagi yang belum melakukannya. Dia juga menyatakan bahwa dari jumlah wajib pajak yang belum memadankan NIK dengan NPWP, ada yang tidak perlu melakukannya karena sudah tidak aktif atau telah keluar dari Indonesia. Namun, bagi yang masih aktif, Dwi menyarankan agar segera melakukan pemadanan.

Dwi menjelaskan bahwa dengan implementasi core tax system, akses ke layanan pajak akan menggunakan NIK. Oleh karena itu, bagi wajib pajak yang NIK-nya belum dipadankan, akan sulit mendapatkan layanan transaksi pajak melalui core tax system.

Integrasi NIK sebagai NPWP telah dimulai sejak 14 Juli 2022, dan berdasarkan PMK 112 Tahun 2022, NIK resmi digunakan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024. Implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP akan berlaku seiring dengan diluncurkannya core tax system pada Juli 2024. Dwi menekankan bahwa sebelum 1 Juli 2024, wajib pajak perlu memastikan bahwa NIK mereka sudah dipadankan dan diaktivasi sebagai NPWP.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU