Kenaikan Tarif PBB-P2 dalam UU HKPD

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menetapkan peningkatan tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Beberapa pemerintah daerah (pemda) telah menyesuaikan tarif PBB-P2 mereka dengan ketentuan UU HKPD. Berdasarkan Pasal 41 UU HKPD, tarif PBB-P2 ditingkatkan menjadi paling tinggi 0,5 persen, naik dari sebelumnya yang berkisar antara 0,1 persen hingga 0,3 persen. Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak diatur lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda) di masing-masing daerah.

Rumus perhitungan PBB-P2 melibatkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang dihitung sebagai 40% dari selisih antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), sebesar Rp 12.000.000 berdasarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2014. Tarif PBB-P2 kemudian diaplikasikan pada 0,5% NJKP. DKI Jakarta telah menyesuaikan tarif PBB-P2 menjadi 0,5 persen, sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menaikkan tarif PBB-P2 dari 0,1 menjadi 0,2 persen untuk objek dengan NJOP kurang dari Rp 1 miliar dan 0,3 persen untuk objek dengan NJOP lebih dari Rp 1 miliar.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU