Dokumen Dalam Penerapan PKKU TRANSFER PRICING

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) untuk harga transfer membutuhkan Wajib Pajak untuk menyusun dan menyimpan dokumen tertentu. Dokumen-dokumen tersebut termasuk:

1. Dokumen Induk: Memuat informasi mengenai grup usaha, seperti struktur kepemilikan, kegiatan usaha, harta tidak berwujud, aktivitas keuangan, dan laporan keuangan konsolidasi. Detailnya tercantum dalam Lampiran huruf D PMK Nomor 172 Tahun 2023.

2. Dokumen Lokal: Berisi informasi tentang Wajib Pajak, seperti identitas, kegiatan usaha, transaksi afiliasi dan independen, penerapan PKKU, informasi keuangan, dan peristiwa nonkeuangan yang memengaruhi harga atau laba. Rincian dokumen lokal terdapat dalam Lampiran huruf E PMK Nomor 172 Tahun 2023. Dokumen lokal harus disajikan tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki jika Wajib Pajak memiliki lebih dari satu kegiatan usaha.

3. Laporan per Negara: Berisi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha. Termasuk dalam laporan ini adalah daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi. Format laporan per negara harus mengikuti contoh format di Lampiran huruf F PMK Nomor 172 Tahun 2023. Sebelum menyusun laporan per negara, Wajib Pajak harus membuat kertas kerja laporan per negara dengan format contoh dari Lampiran huruf H PMK Nomor 172 Tahun 2023.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU