
Pesatnya transaksi jual beli di berbagai platform perdagangan elektronik (e-commerce) mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pengawasan kepatuhan digital. Para penjual (seller) lokal maupun pedagang lintas batas (cross-border merchant) yang memasarkan produknya melalui marketplace kini diawasi secara terintegrasi melalui pencatatan data transaksi elektronik. Bagi seller lokal berbadan usaha atau perorangan, kewajiban pelaporan omzet penjualan marketplace harus diselaraskan dengan pelaporan SPT Tahunan, dengan memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM apabila memenuhi kriteria omzet di bawah batas ketentuan.
Sementara itu, khusus untuk transaksi barang impor yang diperdagangkan oleh merchant cross-border melalui platform e-commerce, pengenaan bea masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor diterapkan langsung di pintu masuk pabean sesuai ambang batas pembebasan bea masuk (de minimis value) yang berlaku. Kebijakan pengawasan ketat ini dirancang untuk menciptakan prinsip keadilan berusaha (level playing field) antara produk impor murah yang dijual secara online dengan produk-produk buatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal yang memasarkan barang serupa di pasar domestik.
Kesimpulan: Pengawasan lintas batas pada platform e-commerce menjamin kesetaraan harga, perlindungan produk lokal, dan kepatuhan pajak digital yang transparan.
Komentar Anda