
Meneliti metode penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) massal untuk sektor strategis sumber daya alam, meliputi perkebunan kelapa sawit skala besar, kawasan perhutanan komersial, dan wilayah konsesi pertambangan. Peneliti menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) dan interpretasi citra satelit resolusi tinggi untuk memverifikasi luas aktual objek pajak dan mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan. Validasi data spasial ini dinilai krusial untuk mencegah potensi sengketa penetapan ketetapan pajak antara wajib pajak korporasi dan aparat fiskus daerah maupun pusat.
Kesimpulan: Pemutakhiran basis data spasial berbasis teknologi SIG secara berkala merupakan instrumen kunci dalam mengoptimalkan potensi penerimaan PBB P3 serta meminimalisir sengketa hukum di sektor sumber daya alam.
Undang-Undang Terkait: UU PBB dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Komentar Anda