Transformasi Pajak Digital: Marketplace Mulai Berperan sebagai Pemungut PPh, Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha?

Tinjauan atas Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan Implikasinya bagi Pelaku Usaha Digital

Perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat mendorong pemerintah melakukan berbagai penyesuaian dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu langkah terbaru adalah melibatkan marketplace atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pihak yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri melalui platform digital.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri yang melakukan transaksi melalui mekanisme perdagangan elektronik.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan melakukan perubahan terhadap mekanisme pemungutan pajak. Apabila sebelumnya pedagang melakukan penyetoran pajak secara mandiri, kini pemungutan dapat dilakukan melalui marketplace yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk transformasi administrasi perpajakan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana, meningkatkan kepatuhan, serta memberikan perlakuan perpajakan yang lebih setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Pertumbuhan transaksi melalui marketplace menyebabkan aktivitas ekonomi digital menjadi salah satu sektor yang semakin diperhatikan oleh pemerintah. Banyak pelaku usaha kini menjalankan kegiatan penjualan melalui platform digital, baik sebagai bisnis utama maupun sebagai saluran tambahan untuk memperluas pasar.

Namun, meningkatnya aktivitas ekonomi digital juga menghadirkan tantangan dari sisi administrasi perpajakan. Tidak seluruh pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi online, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih mudah dan terintegrasi.

Melalui keterlibatan marketplace sebagai pemungut pajak, pemerintah berupaya menyederhanakan proses administrasi dengan memanfaatkan sistem yang sudah digunakan dalam aktivitas perdagangan digital. Dengan mekanisme ini, marketplace memiliki peran dalam melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPh yang dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, marketplace yang telah ditunjuk oleh DJP akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet) atas transaksi tertentu yang dilakukan oleh pedagang dalam negeri melalui platform tersebut.

Penunjukan marketplace sebagai pemungut dilakukan secara bertahap. DJP telah menunjuk beberapa penyelenggara PMSE, yaitu:

• PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli);
• PT Shopee International Indonesia;
• PT Tokopedia; serta
• PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada).

Marketplace tersebut mulai menjalankan kewajiban pemungutan sesuai jadwal implementasi yang ditetapkan pemerintah. Penting untuk dipahami bahwa pemungutan tersebut bukan merupakan pajak tambahan bagi pedagang. PPh yang telah dipungut oleh marketplace dapat diperhitungkan sesuai mekanisme perpajakan yang berlaku, baik sebagai kredit pajak maupun bagian dari pelunasan PPh tertentu.

Dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil, khususnya Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet tertentu.

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk memberikan tambahan beban kepada seluruh pelaku usaha, melainkan untuk membangun sistem pemungutan pajak yang lebih tertib dan proporsional.

Penerapan mekanisme pemungutan PPh melalui marketplace akan membawa beberapa perubahan dalam administrasi perpajakan pelaku usaha digital.

4.1 Perubahan Proses Administrasi Pembayaran Pajak

Pelaku usaha tidak lagi melakukan seluruh proses pembayaran secara mandiri atas transaksi tertentu yang dilakukan melalui marketplace karena pemungutan dilakukan oleh platform yang telah ditunjuk. Namun, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk memastikan pencatatan transaksi dan pelaporan pajaknya dilakukan dengan benar.

4.2 Pentingnya Rekonsiliasi Data Penjualan

Dengan adanya keterlibatan marketplace dalam administrasi pajak, perusahaan perlu memastikan kesesuaian antara:

• laporan penjualan marketplace;
• pencatatan akuntansi;
• laporan keuangan; serta
• pelaporan pajak.

Perbedaan data antara sistem internal perusahaan dan data yang tersedia pada platform digital dapat menimbulkan risiko klarifikasi dari otoritas pajak.

4.3 Meningkatkan Kesadaran terhadap Kepatuhan Pajak Digital

Bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki administrasi perpajakan yang tertata, kebijakan ini menjadi momentum untuk mulai memperbaiki pencatatan transaksi dan memahami kewajiban perpajakan atas aktivitas digital secara lebih menyeluruh.

Dalam menghadapi perubahan mekanisme perpajakan ini, pelaku usaha perlu melakukan beberapa langkah persiapan.

5.1 Memastikan Data Transaksi Tercatat dengan Baik

Perusahaan perlu memiliki pencatatan yang memadai atas seluruh transaksi yang dilakukan melalui marketplace agar dapat dibandingkan dengan laporan pajak yang disampaikan.

5.2 Memahami Perlakuan Pajak atas Pemungutan yang Dilakukan Marketplace

Pelaku usaha perlu memahami bagaimana bukti pemungutan tersebut digunakan dalam administrasi perpajakan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan maupun perhitungan kredit pajak.

5.3 Melakukan Evaluasi Administrasi Perpajakan Secara Berkala

Dengan meningkatnya pemanfaatan data digital oleh DJP, konsistensi informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan pajak, sehingga evaluasi berkala perlu dilakukan agar tidak terdapat celah administrasi yang terlewat.

Perubahan sistem perpajakan berbasis digital membuat perusahaan perlu lebih memperhatikan pengelolaan data dan administrasi perpajakannya. Dalam kondisi tersebut, konsultan pajak dapat membantu pelaku usaha melalui beberapa langkah berikut.

• melakukan review atas transaksi digital perusahaan;
• memastikan pencatatan transaksi sesuai dengan ketentuan pajak;
• membantu rekonsiliasi data marketplace dengan laporan keuangan; serta
• memberikan pendampingan dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan.

Pendekatan yang lebih preventif akan membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun potensi permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Perubahan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan agar lebih mudah, terintegrasi, dan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan melalui marketplace, kesiapan administrasi dan pengelolaan data menjadi semakin penting. Dengan pencatatan yang baik serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan ekonomi digital tanpa menghadapi risiko perpajakan yang tidak diperlukan.