Perubahan Ketentuan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026

Pendahuluan

Perdagangan internasional pada dasarnya memberikan manfaat besar bagi perekonomian suatu negara melalui peningkatan aktivitas ekspor dan impor, perluasan akses pasar, serta efisiensi alokasi sumber daya. Namun, praktik perdagangan yang tidak sehat, salah satunya masuknya produk impor dengan harga yang tidak wajar atau di bawah nilai normalnya (dumping), dapat menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat serta memberikan perlindungan terhadap industri nasional dari praktik dumping tersebut, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan instrumen perdagangan berupa Bea Masuk Antidumping (BMAD). BMAD merupakan pungutan tambahan yang dikenakan atas barang impor tertentu yang terbukti dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan nilai normalnya (normal value) di negara pengekspor, dan praktik tersebut terbukti menyebabkan kerugian (injury) terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan yang telah berjalan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

Melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026, Pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan sebelumnya, terutama terkait penyesuaian daftar cakupan produk, negara asal barang, serta jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap produk impor terkait. Regulasi ini penting untuk dipahami oleh importir, produsen baja dalam negeri, maupun perusahaan yang menggunakan produk baja impor sebagai bahan baku kegiatan usahanya.

1. Latar Belakang Penerbitan PMK Nomor 31 Tahun 2026

Industri baja merupakan salah satu sektor strategis (basic industry) yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional serta menjadi bahan baku bagi berbagai sektor industri hilir, mulai dari konstruksi, otomotif, hingga manufaktur peralatan rumah tangga.

Namun, peningkatan impor produk baja tertentu — dalam hal ini produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan (non-alloy hot-rolled coil) — dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal dapat menyebabkan tekanan yang signifikan terhadap produsen dalam negeri, baik dari sisi volume penjualan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, maupun profitabilitas usaha.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya daya saing industri domestik dan berpotensi menimbulkan kerugian material terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis. Oleh karena itu, Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Antidumping melalui PMK Nomor 103 Tahun 2024 terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari sejumlah negara yang teridentifikasi melakukan praktik dumping.

Seiring berjalannya waktu dan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026 melakukan perubahan terhadap ketentuan yang telah berlaku sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pengenaan BMAD, sekaligus untuk memastikan efektivitas perlindungan terhadap industri baja dalam negeri tetap terjaga.

2. Tujuan Penerbitan PMK Nomor 31 Tahun 2026

2.1. Melindungi Industri Baja Dalam Negeri

Penerapan Bea Masuk Antidumping bertujuan memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri dari dampak negatif praktik perdagangan yang tidak sehat, khususnya praktik penjualan barang impor dengan harga di bawah nilai wajarnya. Dengan adanya pengenaan BMAD, produk impor diharapkan dapat bersaing secara lebih adil dengan produk yang dihasilkan oleh industri nasional, tanpa mengandalkan strategi harga yang merugikan pasar domestik.

2.2. Menciptakan Persaingan Perdagangan yang Seimbang

Praktik dumping dapat menyebabkan harga barang impor menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi pasar yang wajar, sehingga menciptakan distorsi persaingan usaha. Melalui kebijakan antidumping, Pemerintah berupaya menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antara produk impor dan produk dalam negeri, sejalan dengan prinsip perdagangan bebas namun adil (fair trade) yang diakui dalam ketentuan WTO.

2.3. Memberikan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 31 Tahun 2026, importir dan pelaku usaha memperoleh kepastian hukum mengenai cakupan produk, negara asal, besaran tarif, serta jangka waktu pengenaan BMAD yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan bisnis dan kepatuhan kepabeanan yang lebih baik.

3. Ketentuan Utama dalam PMK Nomor 31 Tahun 2026

3.1. Perubahan atas Ketentuan Bea Masuk Antidumping Sebelumnya

PMK Nomor 31 Tahun 2026 merupakan peraturan perubahan (amendment) atas PMK Nomor 103 Tahun 2024 mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Perubahan tersebut dilakukan terhadap ketentuan yang sebelumnya telah berlaku, khususnya berkaitan dengan daftar cakupan produk serta ketentuan pengenaan BMAD terhadap produk impor tertentu, sebagai bentuk penyesuaian atas dinamika kondisi perdagangan yang berkembang.

3.2. Produk dan Negara Asal yang Dikenakan Bea Masuk Antidumping

Ketentuan dalam PMK Nomor 31 Tahun 2026 berlaku terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan (non-alloy hot-rolled coil) yang berasal dari negara-negara berikut:

• Republik Rakyat Tiongkok;
• India;
• Rusia;
• Kazakhstan;
• Belarusia;
• Taiwan; dan
• Thailand.

Importir perlu memastikan bahwa produk yang diimpor termasuk dalam cakupan barang yang dikenakan BMAD berdasarkan klasifikasi barang (HS Code) yang ditetapkan, serta memastikan negara asal barang (country of origin) sesuai dengan daftar negara yang diatur dalam PMK dimaksud, mengingat pengenaan BMAD ini bersifat spesifik terhadap negara asal tertentu (country-specific), berbeda dengan BMTP yang berlaku secara umum terhadap semua negara.

3.3. Periode Berlaku Ketentuan

PMK Nomor 31 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal 27 Mei 2026 sampai dengan tanggal 14 Januari 2030. Jangka waktu pengenaan yang relatif panjang tersebut — sekitar tiga tahun delapan bulan — mencerminkan karakteristik BMAD yang umumnya diberlakukan dalam periode yang lebih panjang dibandingkan BMTP, mengingat sifat pelanggarannya (praktik dumping) yang bersifat lebih struktural dan memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama bagi industri dalam negeri.

Dengan adanya periode berlaku tersebut, importir perlu memperhatikan ketentuan terbaru dalam setiap transaksi impor produk terkait, termasuk memantau kemungkinan adanya peninjauan (sunset review) atau perubahan lanjutan sebelum masa berlaku ketentuan ini berakhir.

4. Dampak bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha

4.1. Dampak bagi Importir Produk Baja

Bagi perusahaan yang melakukan impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara-negara yang tercantum dalam PMK Nomor 31 Tahun 2026, penerapan BMAD akan meningkatkan komponen biaya impor secara signifikan. Importir perlu memperhitungkan tambahan pungutan tersebut dalam menentukan biaya perolehan barang (landed cost) dan strategi penetapan harga jual produk, mengingat besaran BMAD pada umumnya ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan margin dumping yang dapat cukup material terhadap harga barang.

4.2. Dampak bagi Industri Dalam Negeri

Bagi produsen baja domestik, kebijakan ini memberikan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat akibat masuknya produk impor dengan harga dumping. Dengan adanya kebijakan antidumping yang diperpanjang dan disesuaikan melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026, industri dalam negeri diharapkan dapat mempertahankan keberlangsungan usaha, menjaga tingkat utilisasi kapasitas produksi, serta meningkatkan daya saing dalam jangka menengah hingga panjang.

4.3. Dampak terhadap Perencanaan Bisnis Perusahaan

Perusahaan yang menggunakan produk baja impor sebagai bahan baku, misalnya sektor konstruksi, manufaktur alat berat, maupun fabrikasi logam, perlu melakukan evaluasi terhadap dampak perubahan biaya akibat pengenaan BMAD ini. Penyesuaian strategi pengadaan, diversifikasi pemasok ke negara yang tidak dikenakan BMAD atau ke produsen dalam negeri, serta perhitungan ulang harga pokok produksi menjadi penting agar perusahaan tetap dapat menjaga efisiensi operasional dan daya saing produknya di pasar.

5. Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pelaku Usaha

5.1. Memastikan Klasifikasi Barang Impor

Importir perlu memastikan kode klasifikasi barang (HS Code) atas produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang diimpor telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 31 Tahun 2026. Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi, termasuk risiko sanksi administratif dan proses penelitian ulang oleh otoritas pabean.

5.2. Memperhatikan Negara Asal Barang

Karena pengenaan BMAD dalam PMK Nomor 31 Tahun 2026 berkaitan secara spesifik dengan negara asal tertentu (Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand), importir perlu memastikan informasi asal barang (Certificate of Origin) telah dicantumkan secara benar dan akurat dalam dokumen impor. Kesalahan atau ketidaksesuaian informasi negara asal berpotensi menimbulkan risiko pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas kepabeanan.

5.3. Melakukan Perhitungan Dampak Biaya

Pelaku usaha perlu memperhitungkan adanya tambahan Bea Masuk Antidumping dalam perencanaan biaya impor agar dapat mengantisipasi perubahan biaya usaha secara lebih akurat, termasuk dampaknya terhadap harga pokok produksi, margin keuntungan, dan daya saing harga jual produk akhir di pasar domestik.

5.4. Mengevaluasi Alternatif Sumber Pasokan

Sebagai langkah mitigasi, pelaku usaha dapat mengevaluasi kemungkinan diversifikasi sumber pasokan, baik dari negara yang tidak dikenakan BMAD maupun dari produsen baja dalam negeri, sepanjang hal tersebut tetap sejalan dengan kebutuhan spesifikasi teknis dan volume produk yang diperlukan dalam kegiatan usaha perusahaan.

Kesimpulan

PMK Nomor 31 Tahun 2026 merupakan kebijakan Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, yang berlaku sejak 27 Mei 2026 sampai dengan 14 Januari 2030.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri baja dalam negeri dari dampak praktik perdagangan yang tidak sehat, menciptakan persaingan usaha yang lebih seimbang, serta memberikan kepastian hukum bagi importir dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan importasi produk terkait.

Bagi importir dan perusahaan yang menggunakan produk baja impor dalam kegiatan usahanya, pemahaman yang menyeluruh terhadap ketentuan PMK Nomor 31 Tahun 2026 menjadi penting untuk memastikan perhitungan biaya impor secara akurat, pemenuhan kewajiban kepabeanan, serta perencanaan bisnis dan strategi pengadaan telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, melalui PMK Nomor 31 Tahun 2026, Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan internasional dengan kepentingan perlindungan terhadap keberlangsungan industri baja nasional sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia.