Tommy Djiwandono mengatakan pajak membuat strategi untuk kejar target

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, memaparkan sejumlah strategi yang akan diambil pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Target ini mengalami peningkatan dari realisasi penerimaan pajak tahun 2023 yang tercatat Rp 1.867 triliun, dan juga lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 yang dipatok Rp 1.988,9 triliun. Namun, pada 2024, pemerintah memperkirakan hanya akan mencapai penerimaan sebesar Rp 1.921,9 triliun, menurut proyeksi pada Semester I-2024. "Untuk mencapai target yang semakin tinggi ini, Kementerian Keuangan perlu melakukan upaya ekstra guna mendukung optimalisasi sumber daya yang ada," jelas pria yang akrab disapa Tommy dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (9/9/2024) di Jakarta.

Thomas menjelaskan bahwa selama ini, upaya untuk mencapai target pajak dilakukan melalui tujuh strategi utama, antara lain dengan meningkatkan edukasi, pelayanan, dan komunikasi yang efektif, termasuk penerapan 46 layanan otomatis, penyederhanaan sistem restitusi, serta pengawasan pembayaran pajak, terutama bagi wajib pajak dengan kekayaan tinggi (high wealth individual) melalui pengembangan pola pengawasan baru dan pembentukan komite kepatuhan wajib pajak.

Di bidang teknologi dan data, strategi yang diterapkan mencakup penggunaan lab forensik DJP, integrasi NIK sebagai NPWP, Program Pengungkapan Sukarela, persiapan penerapan Core Tax System, hingga implementasi sistem pertukaran informasi secara otomatis atau AEoI (Automatic Exchange of Information). Selain itu, dari sisi regulasi, pemerintah telah menerapkan implementasi UU HPP, pengembangan single identification number (SIN), serta menyusun kebijakan terkait PMSE dan memberikan insentif pajak untuk mendorong kemudahan usaha dan pemulihan ekonomi.

Dalam aspek organisasi dan sumber daya manusia (SDM), langkah-langkah yang diambil termasuk fungsionalisasi pegawai, peningkatan kompetensi SDM, serta penataan ulang kantor pusat dan unit vertikal. Ada pula pengawasan dan pengendalian internal melalui penguatan fungsi unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta kolaborasi dalam penerimaan negara melalui Program Kerja Bersama DJP dan DJBC. "Untuk mencapai target penerimaan pajak Rp 2.189,3 triliun pada 2025, strategi optimalisasi perlu diterapkan secara maksimal," ujarnya.

Thomas mengungkapkan bahwa terdapat enam strategi utama dan rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pajak pada 2025. Pertama, penguatan implementasi Core Tax System seiring dengan penyebaran sistem tersebut. Hal ini melibatkan peningkatan SDM melalui pelatihan jabatan fungsional, penguatan dukungan IT dan pemeliharaan sistem, perbaikan proses bisnis, serta penguatan regulasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 549,39 miliar.

Selain itu, kolaborasi di bidang penerimaan negara akan terus dioptimalkan melalui kegiatan seperti audit bersama, analisis bersama, investigasi bersama, pengumpulan pajak bersama, serta kerjasama intelijen bersama. Thomas juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama perpajakan internasional. Penguatan organisasi dan SDM akan dilakukan dengan fungsionalisasi pegawai, peningkatan kompetensi, serta penataan wajib pajak di kantor pelayanan pajak yang berfokus pada Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus, disertai dengan program secondment.

Perbaikan proses bisnis juga akan menjadi prioritas, dengan fokus pada pengawasan wajib pajak strategis dan penguatan pengawasan serta penegakan hukum perpajakan. Di sisi teknologi, akan ada peningkatan pengumpulan data ILAP dan data aktivitas DJP, serta peningkatan kualitas data. Selain itu, penguatan regulasi terkait ekonomi, penerimaan negara, dan kemudahan investasi juga akan menjadi bagian dari rencana aksi. "Dengan meningkatnya target penerimaan pajak, kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapainya," tutup Tommy.