Ketika gaya hidup dan ketaatan pajak tidak sesuai

Kisah artis SH yang gagal tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) baru-baru ini telah menarik perhatian banyak orang. Bukan hanya karena SH adalah seorang atlet yang berprestasi, tetapi karena alasan di balik kegagalan tersebut—yakni kekurangan dokumen administratif seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Kasus ini menyoroti ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif yang seringkali diabaikan, bahkan oleh individu yang berada di lingkup prestasi tinggi. Kegagalan administrasi ini akhirnya menggagalkan impian SH dan mengajarkan pelajaran penting. Kejadian ini menjadi refleksi bagi masyarakat, khususnya mereka yang gemar memperlihatkan kemewahan atau terlibat dalam fenomena “flexing.” Orang-orang yang sering memamerkan kekayaan materi di media sosial cenderung melupakan kewajiban penting terkait perpajakan dan jaminan sosial.

SH, yang dikenal memiliki karier gemilang dalam olahraga, memberikan contoh nyata bahwa keberhasilan di mata publik saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kelengkapan kewajiban administratif. Aturan terkait NPWP dan BPJS merupakan bagian integral dari kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini membuka perbincangan lebih luas tentang realitas di balik gaya hidup mewah yang sering dipamerkan, di mana banyak orang yang sibuk menonjolkan prestasi dan kekayaan namun lalai memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Kasus SH membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya dinilai dari tampilan luar, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Ini adalah pengingat bagi semua pihak bahwa dalam mengejar cita-cita besar, tidak boleh mengabaikan aspek administratif dan kewajiban hukum, baik itu atlet, pengusaha, atau masyarakat pada umumnya.

Bagi seorang atlet yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kegagalan mengikuti PON hanya karena masalah administrasi tentu merupakan pukulan yang berat. SH, yang telah berusaha keras demi menggapai mimpinya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kelalaian administratif bisa menghancurkan segalanya. Mengapa administrasi seperti NPWP sangat penting? Pertama, NPWP bukan hanya alat untuk mengumpulkan pajak, tetapi juga menjadi syarat dasar untuk berbagai transaksi formal, mulai dari perbankan hingga jaminan sosial. Kedua, BPJS Kesehatan adalah syarat penting bagi setiap warga negara, terutama atlet, agar mendapatkan akses kesehatan yang memadai.

Namun, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan atlet saja. Ini juga mencerminkan kecenderungan umum di masyarakat yang sering mengabaikan pentingnya administrasi, terutama bagi mereka yang lebih mementingkan penampilan luar, seperti gaya hidup mewah yang sering terlihat di media sosial. Fenomena “flexing” atau memamerkan kekayaan kini semakin marak di dunia maya. Banyak orang yang menampilkan kemewahan, liburan mahal, dan barang-barang bermerek tanpa memahami tanggung jawab pajak mereka. Budaya pamer ini tidak selalu berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap pajak. Ada sejumlah selebriti yang tersandung masalah perpajakan, membuktikan bahwa memamerkan kekayaan tidak serta merta mencerminkan kesadaran hukum.

Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa kepatuhan pajak individu di Indonesia masih rendah, dengan hanya sekitar 60 persen dari wajib pajak yang menunaikan kewajibannya. Ketidakpatuhan ini terutama terlihat pada kalangan menengah ke atas, yang justru sering kali terlibat dalam budaya “flexing.” Keterkaitan antara gaya hidup mewah dan ketidakpatuhan pajak juga tercermin dalam berbagai operasi pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Pada 2023, Kementerian Keuangan melaporkan adanya peningkatan pemeriksaan terhadap individu dengan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan laporan pajak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa di balik kemewahan, banyak yang mengabaikan kewajiban administratif seperti NPWP.

Kasus SH menjadi contoh nyata dari konsekuensi serius akibat ketidaklengkapan administrasi, terutama bagi mereka yang seharusnya lebih memahami pentingnya mematuhi aturan. Ketidakpatuhan terhadap administrasi dan perpajakan tidak hanya menghambat prestasi, tetapi juga bisa merusak reputasi serta membawa masalah hukum di masa mendatang. Dalam konteks yang lebih luas, ketidakpatuhan terhadap pajak dan administrasi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi negara. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak, negara kehilangan potensi pendapatan yang besar, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Kegagalan SH dalam mengikuti PON harus dijadikan pelajaran penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban administratif dan perpajakan. Tidak peduli profesi atau status sosial, kewajiban administratif seperti NPWP dan BPJS adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Pemerintah perlu memperkuat edukasi terkait hal ini, tidak hanya melalui kampanye resmi, tetapi juga melibatkan figur publik yang bisa menjadi panutan. Pemahaman tentang administrasi dan perpajakan harus ditanamkan sejak dini, baik di sekolah maupun di ruang-ruang publik, sehingga masyarakat tidak hanya fokus pada tampilan luar tetapi juga menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Kisah SH menyampaikan pesan bahwa gaya hidup mewah dan pencapaian tidak dapat menggantikan pentingnya administrasi yang tertib. Di era modern ini, memamerkan gaya hidup tanpa disertai kepatuhan terhadap aturan administratif hanya akan membawa dampak buruk di kemudian hari. Untuk mencapai kesuksesan sejati, baik sebagai atlet, pengusaha, maupun masyarakat umum, mematuhi aturan yang berlaku adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan.