Kenaikan Tarif PPN Menuai Kekhawatiran Ekonom: Potensi Beban Berat bagi Kelas Menengah

Para ekonom mengkhawatirkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025. Mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan masalah. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, langkah tersebut dapat memberatkan masyarakat, khususnya kelas menengah. Hal ini dikarenakan kenaikan tarif PPN diperkirakan akan melebihi kenaikan upah, sehingga berpotensi menekan daya beli dan mengurangi konsumsi rumah tangga.

Bhima juga menyoroti bahwa kelas menengah tidak hanya akan mengurangi belanja, tetapi juga akan terpaksa menggunakan tabungan karena harga barang yang mereka beli diperkirakan akan semakin mahal. Dampaknya, status ekonomi mereka bisa turun menjadi orang miskin baru atau di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah berencana untuk meningkatkan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025, sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kenaikan tersebut tetap akan dilakukan mulai 1 Januari 2025, meskipun presiden telah berganti. Menurutnya, hal ini dipilih karena program pemerintah yang berkelanjutan telah dipilih oleh masyarakat Indonesia.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU