Penerimaan Pajak dari Sektor Ekonomi Digital Capai Rp 22,179 Triliun hingga Februari 2024

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 22,179 triliun hingga 29 Februari 2024.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 18,15 triliun, pajak kripto sebesar Rp 539,72 miliar, pajak fintech (Peer-to-Peer/P2P lending) Rp 1,82 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp 1,67 triliun.

Dwi juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha serta pengendalian tingkat inflasi pada Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.

Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital tersebut diperinci sebagai berikut: PPN PMSE Rp 18,15 triliun, pajak kripto Rp 539,72 miliar, pajak fintech Rp 1,82 triliun, dan pajak SIPP Rp 1,67 triliun. Dengan berlakunya insentif pajak tersebut, maka Pemprov Banten menunda kenaikan tarif PBBKB yang semula 5 persen jadi 10 persen yang telah tertuang dalam Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penunjukan pemungut PPN PMSE telah dilakukan kepada 167 pelaku usaha PMSE, termasuk empat penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 153 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 18,15 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.