Pemerintah Indonesia: Mendukung Ekonomi Hijau dan Biru Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan langkah-langkah pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru. Ia menegaskan bahwa Indonesia memimpin dalam transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, terutama dengan kekayaan alamnya yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dengan tema Sustainable Finance Agenda and the Development Green and Blue Economy in Asia di Jakarta. Seminar ini merupakan hasil kerjasama antara LPEM FEB UI, Asian Development Bank (ADB) Institute, dan Graduate School of Public Policy (GraSPP) University of Tokyo.

Sri Mulyani menekankan bahwa pembiayaan berkelanjutan sangat penting dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menuju ekonomi yang berkelanjutan, salah satunya melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pengurangan emisi CO2 hingga 31,89 persen pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga memiliki Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Untuk mendukung komitmen ini, pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai pengelola Indonesia Environment Fund dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager. Pemerintah juga telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia untuk mengurangi emisi karbon secara nasional dan global.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian anggaran di APBN untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan biru. Beberapa insentif fiskal dan inovasi pembiayaan, seperti green sukuk, Sustainable Development Goals (SDGs) bond, dan Samurai Blue Bonds, juga telah diperkenalkan untuk mendukung tujuan ini. Pada akhir tahun 2023, pemerintah juga berhasil menerbitkan Surat Utang Negera (SUN) seri FRSDG001 sebagai bagian dari obligasi SDGs bond, dengan dana yang diserap sebesar Rp 2,26 triliun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa semua upaya ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam aksi nyata untuk mitigasi perubahan iklim, melalui pendanaan yang memadai.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU