Pentingnya Memperhatikan Kewajiban Pajak dalam Transaksi Aset Kripto Menyusul Lonjakan Harga Bitcoin

Ditulis oleh Administrator pada Sabtu, 09 Maret 2024 | Dilihat 590kali

Belakangan ini, popularitas Orang Kaya Baru (OKB) kembali meningkat seiring dengan lonjakan harga Bitcoin. CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, mengingatkan investor untuk memperhatikan kewajiban pajak atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi aset kripto tersebut. Tokocrypto berkomitmen untuk membantu investor memenuhi kewajiban pajak kripto dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi.

Bitcoin saat ini mencapai harga tertinggi sepanjang masa, melebihi Rp 1 miliar atau sekitar $69.200 USD. Nilai Bitcoin telah melonjak lebih dari 51 persen dalam tiga bulan terakhir, dengan kenaikan sebesar $22.419 USD.

Yudhono menyatakan bahwa Tokocrypto berkomitmen untuk membantu penggunanya memenuhi kewajiban pajak dengan pemotongan dan pembayaran pajak sesuai regulasi yang berlaku. Dia juga menyebutkan bahwa banyak investor yang sebelumnya tidak familiar dengan aset kripto menjadi tertarik dan mendapatkan keuntungan dari lonjakan harga Bitcoin.

Dia juga mengusulkan perubahan kebijakan pajak aset kripto di Indonesia, seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan pajak aset kripto mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023, sehingga Yudhono berharap kontribusi industri aset kripto dapat meningkat pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pajak untuk aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. PPh dan PPN dikenakan atas transaksi perdagangan aset kripto, dengan tarif yang dianggap Yudhono terlalu tinggi dan perlu disesuaikan agar lebih kompetitif.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU