Utang Pemerintah Tembus Rp 8.041 Triliun

Pemerintah mencatat bahwa utang pemerintah hingga November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun, sehingga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,11%. Menurut Laporan APBN Kita edisi Desember 2023, rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan dengan akhir 2022 yang mencapai 39%. Capaian rasio utang ini juga berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Laporan tersebut menyatakan bahwa rasio ini juga lebih baik daripada yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026, yang berada di kisaran 40%.

Pengelolaan utang pemerintah yang baik tercermin pada hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit pada 2023, yang masih mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade oleh S&P dan Fitch (BBB/Stable), serta peningkatan outlook menjadi positif oleh R&I (BBB+f positive). Pemerintah juga terus melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur melalui komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi sebesar 71,91%. Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 88,61%. Pemerintah juga fokus pada pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Profil jatuh tempo utang pemerintah terbilang aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (Average Time Maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN juga turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat dan mendorong masyarakat menjadi investor. Kepemilikan investor individu di SBN domestik terus meningkat, mencapai 169% pada periode ini, dari 2,95% pada 2019. Selain itu, SBN memiliki peran penting bagi lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko. Oleh karena itu, perbankan merupakan pemegang SBN domestik terbesar, mencapai 27,67% pada periode ini.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU