Harga Komoditas Turun, Penerimaan Pajak Jadi Melemah Hingga Akhir 2023

Hingga Oktober 2023, Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.523,7 triliun atau 88,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023. Pertumbuhan penerimaan pajak pada periode tersebut hanya mencapai 5,3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Oktober tahun sebelumnya yang mencapai 51,7%. Fajry Akbar Fajry, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis (CITA), memproyeksikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak akan melambat hingga akhir 2023 karena harga komoditas yang masih rendah dan basis penerimaan pajak tahun sebelumnya yang sudah tinggi.

Fajry menyatakan, "Saya masih optimis terkait penerimaan pajak tahun ini. Masih ada peluang untuk mencapai target penerimaan. Namun, untuk cukai, mencapai target penerimaan sudah menjadi tantangan. Proyeksinya, penerimaan dari cukai hanya akan mencapai 94% dari target." Pendapat serupa diungkapkan oleh Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, yang optimis bahwa penerimaan pajak tahun ini masih cukup solid, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0% - 5,2%. Pardede meyakini bahwa pertumbuhan ini akan didorong oleh peningkatan konsumsi dan kinerja pelaku usaha yang akan mendorong penerimaan PPN dan PPH.

Meskipun mengakui adanya perlambatan dalam pertumbuhan penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimis untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.818,24 triliun hingga akhir 2023. Sri Mulyani menekankan pentingnya dorongan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target tersebut. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tidak mungkin selalu tinggi di atas 50%, dan normalisasi dari level pertumbuhan tersebut sudah diantisipasi oleh pemerintah.

Secara rinci, realisasi PPh nonmigas mencapai Rp 836,79 triliun atau 95,7% dari target, sedangkan realisasi PPN/PPnBM mencapai Rp 599,18 triliun atau 80,65% dari target. Realisasi PPh migas mencapai Rp 58,99 triliun atau 96% dari target, meskipun mengalami penurunan 13,2% dibandingkan dengan Oktober tahun sebelumnya. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa kinerja PPh migas terpengaruh oleh penurunan harga minyak bumi dan gas alam.

Selain itu, bea masuk mengalami tekanan, terutama dari bea masuk yang hanya mencapai 87,1% dari target dan tumbuh tipis 1,8%. Bea keluar juga mengalami kontraksi yang signifikan karena penurunan harga komoditas seperti CPO, tembaga, dan bauksit. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa untuk cukai hasil tembakau, terkumpul sebesar Rp 163,2 triliun atau 70,2% dari target tahun ini. Untuk cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), tercapai Rp 6,3 triliun atau 72,9% dari target APBN, dengan pertumbuhan yang cukup tipis karena pulihnya industri pariwisata dan produksi dalam negeri.

Meskipun terdapat fluktuasi harga komoditas, realisasi PNBP telah melampaui target APBN. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari sumber daya alam nonmigas, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Sri Mulyani berharap bahwa kinerja APBN 2023 tetap sesuai rencana dan dapat memberikan kepercayaan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kebijakan makro.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU