Rincian Insentif Perpajakan Dunia Usaha yang Berlanjut di 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memberikan perhatian pada kemajuan dunia usaha melalui insentif perpajakan. Ia menjelaskan insentif perpajakan yang akan berlanjut hingga tahun 2024, termasuk tax allowance dan tax holiday untuk kegiatan yang meningkatkan nilai tambah.

Sri Mulyani menekankan bahwa insentif seperti tax allowance dan tax holiday tetap berlaku dengan kriteria yang sama seperti tahun sebelumnya. Sebanyak 18 sektor diidentifikasi sebagai penerima insentif, termasuk sektor digital dan hilirisasi, yang dianggap perlu untuk dikembangkan oleh pemerintah.

Tax holiday, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011, memberikan pembebasan atau pengurangan tarif PPh badan selama periode tertentu kepada perusahaan yang memenuhi syarat. Sementara itu, tax allowance, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, memberikan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen untuk Wajib Pajak badan yang menanamkan modal di bidang usaha tertentu.

Pemerintah juga fokus pada pengembangan sektor konstruksi perumahan dengan melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk rumah di bawah Rp 2 miliar hingga Juni 2024. Untuk mobil listrik, insentif perpajakan juga tetap berlaku untuk meningkatkan permintaan dan respons investasi.

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan fiskal melalui super tax deduction bagi industri yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi. Insentif ini memberikan pengurangan penghasilan neto hingga 300 persen untuk berbagai bidang usaha, termasuk litbang dan investasi dalam jangka waktu tertentu.

Sri Mulyani menegaskan konsistensi pemerintah dalam memberikan insentif investasi yang telah disepakati dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU