Tindak Pidana Perpajakan karena Kealpaan, Pengertian dan Bentuknya

Ditulis oleh Administrator pada Senin, 27 November 2023 | Dilihat 594kali

Dalam ranah perpajakan Indonesia, terdapat beberapa pelanggaran yang berakibat pada pemberian sanksi pidana kepada pelakunya. Tindak pidana perpajakan ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) perpajakan. Secara umum, aspek hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, untuk tindak pidana perpajakan, berlaku prinsip lex specialis derogat legi generalis, di mana ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Dalam konteks tindak pidana perpajakan, unsur kesalahan, yang melibatkan keadaan batin pelaku terhadap perbuatannya, dikenal dengan istilah "mens rea" atau niat pelaku. Hal ini dapat berupa kealpaan (culpa) atau kesengajaan (dolus) dalam melakukan tindakan yang dilarang. Fokus pada tindak pidana perpajakan karena kealpaan, artikel ini membahas pengertian, bentuk, dan sanksi yang diberikan.

Pengertian tindak pidana perpajakan karena kealpaan diatur dalam dua Undang-undang, yaitu Pasal 38 dan Pasal 41 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Pasal 24 UU Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Kealpaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, lalai, dan kurang hati-hati sehingga menyebabkan kerugian bagi negara.

Berbagai bentuk tindak pidana perpajakan karena kealpaan dijelaskan dalam Pasal 38 UU KUP, seperti kealpaan dalam tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap. Aturan yang serupa juga terdapat dalam Pasal 24 UU PBB.

Dalam menghadapi tindak pidana perpajakan karena kealpaan, sanksi yang dikenakan melibatkan aspek administratif dan pidana. Sanksi administratif melibatkan denda, sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan. Besaran denda dan masa kurungan yang mungkin diterapkan tergantung pada jenis pelanggaran dan UU yang berlaku.

Sanksi tindak pidana perpajakan karena kealpaan diatur dalam Pasal 38 UU KUP, Pasal 41 UU KUP, dan Pasal 24 UU PBB. Sanksi tersebut mencakup denda atau kurungan, dengan besaran denda yang berkisar antara satu hingga dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana kurungan dapat diberlakukan dalam rentang waktu tertentu, misalnya, paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini

https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU