Bahasa Indonesia Resmi Jadi Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO

Bahasa Indonesia telah resmi diakui sebagai bahasa resmi (official language) dalam Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Keputusan ini ditandai dengan adopsi Resolusi 42 C/28 secara konsensus pada sesi Pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, pada tanggal 21 November.

Dengan penambahan ini, Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO, bersama dengan enam bahasa resmi PBB lainnya (bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia). Dengan status bahasa resmi ini, Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam sidang-sidang konferensi, dan dokumen-dokumen Konferensi Umum UNESCO juga dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Mohamad Oemar, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Prancis, Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia telah lama menjadi perekat bangsa sejak masa prakemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

"Dengan peranannya sebagai alat komunikasi di antara berbagai suku yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, juga telah merambah ke kancah internasional, dengan pengajaran Bahasa Indonesia di 52 negara di seluruh dunia dengan jumlah siswa mencapai setidaknya 150 ribu," ujar Oemar.

Ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran terhadap Bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global untuk meningkatkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan sebagai komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional.

"Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diharapkan dapat berdampak positif terhadap perdamaian, harmoni, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh dunia," tegas Oemar.

Upaya untuk mengusulkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO dimulai dengan diskusi antara Duta Besar RI untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO pada Januari 2023. Usulan ini diakui sebagai pengakuan potensi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Setelah itu, potensi ini disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Pada Februari 2023, dilakukan pertemuan antara UNESCO, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kemdikbudristek untuk membahas peluang dan strategi pengusulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Langkah selanjutnya adalah penyusunan naskah pengajuan kepada UNESCO.

Pada Maret 2023, delegasi Indonesia di Paris mengajukan proposal nominasi Bahasa Indonesia kepada Sekretariat UNESCO untuk dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada Mei 2023. Dewan Eksekutif UNESCO menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk dimasukkan dalam agenda Sidang Umum ke-42 UNESCO pada November 2023.

Delegasi Indonesia, yang terdiri atas kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, mempresentasikan proposal ini di hadapan Legal Committee UNESCO pada November 2023. Tanpa adanya keberatan dari anggota komisi, Legal Committee menyetujuinya.

Dengan pengakuan ini, Bahasa Indonesia sekarang memiliki status bahasa resmi dari sebuah lembaga internasional, yang menjadi salah satu langkah implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan, yang mendorong peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini

https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU