Pajak Penghasilan di Malaysia: Sistem, Tarif, dan Ketentuan

Pajak Penghasilan di Malaysia: Sistem, Tarif, dan Ketentuan

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting di Malaysia. Sistem perpajakan di negara ini diatur oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) dan terus mengalami perkembangan dalam rangka meningkatkan keadilan dan efisiensi. Artikel ini akan membahas tentang pajak penghasilan di Malaysia, termasuk sistemnya, tarif pajak, serta beberapa ketentuan penting yang perlu diketahui.

Sistem Pajak Penghasilan di Malaysia:

Malaysia menerapkan sistem pajak penghasilan berdasarkan pendekatan percabangan (progressive tax system), yang berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan, di mana mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar.

Tarif Pajak Penghasilan di Malaysia:

Tarif pajak penghasilan di Malaysia berdasarkan klasifikasi status wajib pajak, yang dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Individu (Perorangan):

   • Pendapatan hingga RM 5,000: Pajak 0%.
   • Pendapatan RM 5,001 hingga RM 20,000: Pajak 1%.
   • Pendapatan RM 20,001 hingga RM 35,000: Pajak 5%.
   • Pendapatan RM 35,001 hingga RM 50,000: Pajak 10%.
   • Pendapatan RM 50,001 hingga RM 70,000: Pajak 16%.
   • Pendapatan RM 70,001 hingga RM 100,000: Pajak 21%.
   • Pendapatan RM 100,001 hingga RM 250,000: Pajak 24%.
   • Pendapatan RM 250,001 hingga RM 400,000: Pajak 24.5%.
   • Pendapatan di atas RM 400,000: Pajak 25%.

2. Perusahaan:

   • Tarif pajak penghasilan perusahaan adalah 24%.

Pemerintah Malaysia juga memberikan insentif perpajakan kepada sektor tertentu dan kategori khusus, seperti pembebasan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam industri tertentu.

Ketentuan Penting Pajak Penghasilan di Malaysia:

• Kewajiban Pelaporan: Wajib pajak di Malaysia wajib melaporkan pendapatan mereka setiap tahun dalam formulir pajak yang disebut Borang BE untuk individu dan Borang C untuk perusahaan. Masa pelaporan pajak biasanya dimulai pada awal tahun dan berakhir pada 30 April tahun berikutnya.

• Potongan Pajak Bulanan: Pajak penghasilan bagi individu sering kali dipotong oleh majikan secara bulanan dan disetorkan ke LHDN. Ini disebut sebagai Potongan Cukai Bulanan (PCB).

• Pajak pada Pendapatan Asing: Malaysia menerapkan prinsip territorial dalam perpajakan. Pendapatan yang diperoleh dari luar Malaysia, terutama dalam bentuk dividen dan royalti, sering kali tunduk pada pajak pemotongan yang dapat diberikan pembebasan atau pengurangan sesuai dengan perjanjian perpajakan bilateral.

• Pajak Kediaman dan Non-Kediaman: Wajib pajak yang dianggap sebagai penduduk (kediaman) dikenakan pajak pada pendapatan domestik dan pendapatan luar negeri yang dibawa ke Malaysia. Wajib pajak yang dianggap sebagai bukan penduduk (non-kediaman) hanya dikenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh di Malaysia.

• Insentif Perpajakan: Malaysia menawarkan berbagai insentif perpajakan untuk mendorong investasi, termasuk pembebasan pajak untuk industri tertentu dan pengurangan pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Pajak penghasilan di Malaysia adalah komponen penting dalam penerimaan pemerintah dan berkontribusi pada pembiayaan program-program publik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah Malaysia terus mengupayakan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan, sambil memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.