Kemenkeu Beri Saran Skema Pengenaan Pajak Ojol dan Olshop

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sandy Firdaus dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, memberikan rekomendasi mengenai rencana pengenaan pajak pada layanan transportasi daring (ojek online) dan toko daring (online shop) bagi pemerintah daerah. Sandy menyarankan agar pemda menjalin kerja sama dalam skema ini untuk menghindari pemungutan ganda oleh pemerintah pusat dan pemda.

Sandy mengusulkan agar pemda mempertimbangkan kerja sama, contohnya, dalam transaksi makanan dengan omzet tertentu, pajak restoran dapat dipungut dan diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan yang bermanfaat. Sandy menekankan pentingnya hati-hati dalam menerapkan kebijakan perpajakan, dan bahwa pajak tidak boleh diambil secara ganda. Jika pemda ingin memungut pajak pada ojek online dan toko daring, mereka perlu memastikan bahwa subjek pajak tersebut tidak juga dikenakan pajak oleh pemerintah pusat.

Sandy juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang mengatur 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemda. Dari 16 jenis pajak ini, tujuh di antaranya merupakan kewenangan pemprov, sedangkan sembilan lainnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot).

Usulan mengenai rencana pengenaan pajak daerah terhadap ojek online dan toko daring sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. Tujuan pemungutan pajak ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024, dengan melibatkan pemerintah pusat dalam merancang kebijakan pajak terhadap bisnis daring.