NPWP Tak Lantas Dihapus dari Sistem, karena Gunakan NIK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa NPWP tidak akan dihapus secara langsung meskipun nomor induk kependudukan (NIK) akan resmi digunakan untuk keperluan administrasi pajak menggantikan NPWP pada tahun depan.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP, menyatakan bahwa NPWP akan tetap ada dalam sistem administrasi DJP. Namun, pelayanan pajak akan diberikan setelah wajib pajak mencantumkan NIK mereka.

“Ketika implementasi coretax berjalan penuh, siapapun yang ingin menghubungi DJP melalui sistem kami harus menggunakan NIK. Jadi, NIK berfungsi sebagai kunci untuk akses. NPWP masih tercatat dalam sistem kami,” jelasnya, seperti yang dikutip pada Senin (9/10/2023).

Setelah NIK ditunjukkan, tambah Dwi, sistem akan mengidentifikasi wajib pajak dan menyatakan bahwa NIK tersebut telah sesuai dengan NPWP.

“Kemudian sistem akan mengenali bahwa NPWP yang dimiliki adalah sekian, dan dari situ mereka dapat mengakses layanan-layanan kami,” ujarnya.

Hingga saat ini, sudah ada 58,7 juta NIK yang berhasil dipadankan dengan NPWP. Namun, masih ada sekitar 12,5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum memadankan NIK mereka dengan NPWP.

“Saya mengimbau kepada teman-teman yang belum memadankan NIK dengan NPWP mereka, silakan lakukan melalui sistem yang sangat mudah,” tambah Dwi.

Sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK 112/2022, NIK akan mulai digunakan sebagai pengganti NPWP mulai 1 Januari 2024. Pihak lain yang sebelumnya meminta NPWP sebelum memberikan layanan juga harus mulai menggunakan NIK sejak 1 Januari 2024.