Utang Pemerintah Bisa Turun Seperti Sebelum Covid? Emang Bisa?

Pemerintah mencatatkan utang pemerintah sekitar Rp7.870,35 triliun pada Agustus 2023, setara dengan 37,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu, menyatakan bahwa tingkat utang masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Meskipun begitu, pemerintah tetap berusaha menurunkan posisi utang seperti sebelum pandemi Covid-19.

Riko menyampaikan bahwa posisi utang pemerintah meningkat selama pandemi Covid-19 karena penurunan penerimaan negara sementara belanja untuk mendukung kesehatan dan ekonomi masyarakat meningkat. Setelah pandemi, posisi utang pemerintah belum kembali ke angka sebelum Covid-19, yang pada Desember 2019 sekitar Rp4.775 triliun atau 29,8% dari PDB.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan posisi utang melalui konsolidasi fiskal. Fokusnya adalah mencapai keseimbangan primer APBN yang positif, meningkatkan penerimaan negara, dan mengoptimalkan belanja untuk meningkatkan kualitas. Laporan APBN Kita edisi September 2023 mencatat bahwa rasio utang pemerintah sekitar 37,84% dari PDB masih dianggap aman. Pemerintah juga menegaskan pengelolaan utang dengan hati-hati dan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal dalam mata uang, suku bunga, dan jatuh tempo.

Utang pemerintah didominasi oleh utang domestik sekitar 72,29%, dan mayoritas terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sekitar 88,88%. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengelola portofolio utang secara aktif.