Sri Mulyani Putar Otak Pertebal Basis Pajak Ekonomi Digital

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati belum lama ini sempat mengunjungi India untuk menghadiri acara G20 New Delhi Leaders Declaration. Dalam kesempatan itu ia bertemu dengan para Menkeu dari negara G20 lain, membahas mengenai permasalahan perpajakan internasional.

Ia menjelaskan pada dasarnya semua negara di dunia membutuhkan penerimaan dari pajak untuk membiayai kebutuhan negaranya. Mulai dari membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kekuatan militer untuk pertahanan keamanan, dan masih banyak hal lagi.

Sayangnya di sisi lain globalisasi dan ekonomi digital membuat perusahaan beroperasi tanpa mengenal batas negara. Menurutnya hal ini menimbulkan adanya kompleksitas serta tantangan baru dalam melakukan pemungutan pajak antar negara yang adil dan efektif.

Sri Mulyani mengatakan dalam hal ini negara berkembang lah yang paling merasakan tantangan rumit dalam mengumpulkan penerimaan pajak karena lemahnya kapasitas institusi (kompetensi teknis dan profesionalitas) dan ancaman korupsi. Padahal kebutuhan pembangunan di negara tersebut sangat besar.

Untuk itu ia merasa kesepakatan dari setiap negara dalam hal ini menjadi sangat penting. Walaupun ia juga mengakui untuk mencapai kesepakatan dalam hal perpajakan internasional sangatlah sulit untuk dicapai.

Menurutnya kesulitan dalam mencapai kesepakatan ini dikarenakan semua Menteri Keuangan G20 (termasuk dirinya) harus berjuang dan bersaing untuk menjaga kepentingan menjaga penerimaan pajak negaranya masing-masing, namun pada saat yang sama harus bekerjasama untuk mencegah penghindaran pajak global.