Banyak Pegawai Dirjen Pajak Tajir yang Punya Perusahaan Konsultan Pajak ini Kata KPK

Kasus mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo berbuntut panjang. Salah satu imbas dari kasusnya, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengincar pegawai pajak yang punya saham di perusahaan konsultan pajak. 

“Kami cari (yang punya saham) di konsultan pajak, karena itu pasti berkaitan (dengan pekerjaan), itu yang kita cari,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan  saat dijumpai di Kantor Bappenas.

Pahala menyebut KPK kini sudah menemukan dua perusahaan jasa konsultan pajak dari 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 134 pegawai pajak. Menurutnya tidak etis, pegawai pajak memiliki saham di perusahaan konsultan pajak. Sebab akan rawan terhadap konflik kepentingan terhadap wajib pajak.

Ia menerangkan, bahwa perusahaan sebagai wajib pajak, memiliki keinginan membayar pajak dalam jumlah sekecil mungkin. Sementara, pegawai pajak mendapatkan wewenang dari negara untuk memungut pajak dengan jumlah sebanyak mungkin.

"Muncul risiko ketika ketemu, risiko itu yang kita cari korupsinya karena itu yang paling mungkin ada hubungannya dengan gratifikasi atau suap,” jelas Pahala.

Dikhawatirkan, bantuan dari konsultan pajak memungkinkan pegawai pajak mengaburkan harta kekayaan dari pencatatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).