E-Faktur

FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK   (e-Faktur)

e-faktur

faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh direktorat jendral pajak

Manfaat e-faktur                                                                                         

(bagi pengusaha kena pajak)

- Kenyamanan pengusaha

- Tanda tangan elektronik

- Tidak perlu print out

- Satu kesatuan dengan pelaporan spt

- Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab

- Approval DJP

- Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli

MANFAAT e-faktur                                                                                       

(bagi direktorat jendral pajak)

- Mempermudah pengawasan

- Validasi PK-PM

- Data lengkap FP

- Mempermudahpelayanan

- Mempercepat pemeriksaan

- Mempercepat pelaporan

- Mempercepat pemberian nomor seri FP      

Tahapan implementasi e-faktur

Mulai 1 juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014;

Mulai 1 juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di KPP di wilayah pulau jawa dam Bali; dan

Mulai 1 juli 2016, bagi seluruh PKP

Yang wajib membuat e-faktur:

Pengusaha kena pajak (PKP) yang telah ditetapkan dengan keputusan direktur jendral pajak

Dirgen pajak telah menetapkan 45 PKP yang membuat e-faktur mulai 1 juli 2014 (keputusan dirgen pajak nomor KEP-136/pj/2014)

Transaksi yang dibuatkan e-faktur

Dibuat untuk setiap penyerahan BKP (pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 16D UU PPN) dan/atau penyerahan JKP (pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN)

Kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP:

a. yang dilakukan pedagang eceran (pasal 20 PP no. 1 tahun 2012);

b. yang dilakukan oleh PKP took retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negri (pasal 16E UU PPN)

c. yang bukti pumgutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak (pasal 13 ayat (6) UU PPN)

e-faktur harus di buat pada

- saat penyerahan BKP

- saat penyerahan JKP dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP

- saat penerimaaan pembayaran termin        dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan

- saat lain yang diatur dengan atau berdsarkan peraturan menteri keuangan

e-faktur pengganti

faktur pajak yang:

-salah dalam pengisian, atau

-salah dalam penulisan

Sehingga

Dibuatkan

Tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar.

Melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan direktorot jendral pajak