Bocoran Terbaru Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap perkembangan terbaru terkait Pajak Karbon di Indonesia sebagai respons terhadap upaya pengurangan emisi karbon di berbagai sektor dalam negeri.

Sri Mulyani menyatakan bahwa pengenaan pajak untuk emisi karbon merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara sambil menjalankan transformasi. Namun, dia belum menentukan tanggal pasti pelaksanaan pajak ini.

Dalam hal Pajak Karbon, yang telah diperkenalkan melalui UU No 6 tahun 2021 yang mengatur Harmonisasi Peraturan Perpajakan, telah ditetapkan tarif pajak karbon minimal sebesar Rp 30 per kilogram CO2 setara. Penerapan pajak ini akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati, ujar dia dalam Bisnis Indonesia Green Forum 2023.

Dia menjelaskan, "Ini berarti kita berharap ada dampak positif, tetapi kami juga memperhatikan dampak negatif dari setiap instrumen ini, sehingga perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh secara stabil dan mampu melakukan transformasi."

Dengan menetapkan tarif pajak karbon ini, Menteri Keuangan berharap dapat mengembangkan mekanisme pembiayaan yang inovatif, termasuk bagaimana pasar akan bereaksi dengan mulai berlakunya pasar karbon, meskipun bukan hanya terbatas pada bursa karbon.

Perlu dicatat bahwa bursa karbon direncanakan akan diluncurkan pada bulan September 2023 mendatang, tetapi ini tidak akan segera diikuti oleh pelaksanaan pajak karbon. "Karena itu, pemerintah terus berupaya berinovasi untuk mempercepat pengembangan pasar karbon ini, membuatnya lebih dikenal oleh pelaku ekonomi, lebih dapat dikelola secara transparan dan kredibel, serta memberikan sinyal kepada pelaku ekonomi untuk terus berpartisipasi," tambahnya.