Ketidakseimbangan Ekonomi di Indonesia: Peran Perpajakan dalam Mengatasi Ketidaksetaraan

Dengan PDB mencapai 2,8% dari total global, Indonesia menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ketujuh di dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengesankan 5,31% pada tahun 2022 dengan PDB Rp19.588,4 triliun atau setara dengan Rp71 juta per kapita, 9,57% penduduk, sekitar 26,36 juta jiwa, masih hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp535.547,00 per bulan. Pertanyaannya adalah mengapa ada ketidakseimbangan besar ini dalam perekonomian yang sama?

Perekonomian Indonesia yang kuat diharapkan terus tumbuh dan menjadi yang keempat terbesar di dunia pada tahun 2045, dengan laju pertumbuhan hingga lima persen per tahun. Namun, kemiskinan masih menjadi masalah serius, dengan lebih dari 1,5 juta jiwa tetap dalam kemiskinan meskipun pemulihan dari pandemi Covid-19. Kesenjangan ini mencerminkan masalah global yang lebih besar: disparitas ekonomi.

Firma internasional Credit Suisse melaporkan bahwa 46,6% kekayaan di Indonesia dimiliki oleh hanya 1% penduduk terkaya. Kekayaan terkonsentrasi ini berarti sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penyebab utama ketidaksetaraan ini adalah ketimpangan dalam akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari latar belakang sosioekonomi yang berbeda. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit terputus.

Selain itu, akses terbatas terhadap gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan juga membatasi kemungkinan keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, langkah-langkah perpajakan progresif dan perluasan sistem perlindungan sosial dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan ini dengan mengalihkan kekayaan dari yang terkaya untuk mendanai layanan dan fasilitas yang meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan cara ini, perpajakan dapat berperan dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif di mana semua orang dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan yang berkelanjutan.