Tahapan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden sudah dimulai tanggal 18-20 Mei 2014 dan akan mencapai klimaknya saat tanggal 9 Juli 2014 nanti saat semua warga yang mempunyai hak pilih akan menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini untuk lima tahun ke depan. Satu hal yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, yang sepertinya dalam sejarah pemilu di Indonesia baru saat ini respon positif masyarakat begitu terlihat, adalah tahapan pilpres yang berupa acara debat calon presiden maupun calon wakil presiden.
Hal ini terlihat dari antusisme masyarakat untuk melakukan nonton bareng acara ini layaknya nonton bareng pertandingan sepak bola yang kebetulan momennya berbarengan dengan putaran final piala dunia di Brasil. Melalui debat inilah masyarakat Indonesia ingin mengetahui lebih dalam tentang visi, misi dan strategi atau kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing kandidat presiden dan wakilnya tentang pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, kepastian hukum, pembangunan demokrasi, hubungan luar negeri, ketahanan nasional dan lainnya.
Dalam acara debat kedua kemaren tanggal 15 Juni 2014 yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi nasional yang bertemakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, ada salah satu pertanyaan dari sang moderator debat yaitu yaitu Profesor Ahmad Erani Yustika yang menurut saya menarik karena berkaitan dengan pajak. Dalam salah satu sesi untuk mempertajam visi misi sang capres, moderator memberikan penjelasan yang lebih detil tentang konsep “ekonomi kerakyatan” dari Prabowo Subianto dan konsep “ekonomi berdikari” dari Joko Widodo.
Satu pertanyaan dari moderator yang kebetulan terkait dengan ekonomi berdikarinya Jokowi kurang lebih adalah: bagaimana tentang utang pemerintah disaat dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target. Satu hal yang pasti, pertanyaan tersebut tidak memperoleh jawaban. Mungkin karena kehabisan waktu atau karena hal lain, saya tidak tahu.
Dengan pengetahuan saya yang masih cekak ini mencoba memahami kenapa Profesor Erani memberikan pertanyaan tambahan berupa frasa “investasi asing” pada konsep ekonomi kerakyatannya Prabowo dan juga pertanyaan tambahan berupa frasa “utang pemerintah” dan “pajak” pada konsep ekonomi berdikarinya Jokowi. Kata “investasi asing” yang tergambarkan adalah berupa kekuatan pemodal besar atau kapitalis yang dikhawatirkan akan menggerus kekuatan pelaku ekonomi lokal yang luar biasa banyaknya di negeri ini dengan modal yang tentu saja kecil.
Kata “utang pemerintah” dan “pajak” sangat relevan dengan ekonomi berdikari karena menyangkut bagaimana pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan memaksimalkan pendapatannya dan bukannya menambah hutangnya untuk menutup defisit anggaran yang sebagaimana diketahui anggaran pengeluaran dari tahun ke tahun semakin besar. Lho kok jadinya seperti pengamat ekonomi, mohon maaf ya kalau masih garing.
Kembali lagi ke debat capres putaran dua kemaren, berbagai program andalan ditawarkan oleh kedua capres untuk menarik hati rakyat baik sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, kelautan, sumber daya alam, energi dan berbagai program lainnya yang ujungnya adalah untuk kesejateraan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sumber daya atau uang untuk membiayai program-program andalannya.
Prabowo menekankan untuk memangkas kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan sumber daya alam yang lari ke luar negeri sehingga dana hasil pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat digunakan untuk membiayai program-program tersebut. Jokowi menekankan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang ada melalui e-budgeting, e-purchasing, e-government juga mengalihkan beban-beban subsidi yang tidak produktif ke sektor yang lebih produktif sebagaimana program-program yang menjadi andalannya yang dapat diterjemahkan dengan menyumbat “kebocoran SDM” dengan sistem dan revolusi mentalnya .
Yang menjadi pertanyaannya adalah cukupkah semua program-program andalan tersebut dibiayai dengan hanya menyumbat “kebocoran” hasil sumber daya alam dan juga otak-atik melalui e-budgeting, e-purchasing. Kedua kandidat capres juga pasti sudah mengetahui bahwa sumber pendapatan negara ini yang paling besar adalah dari pajak. Dana hasil pajak inilah yang memberi garansi lebih untuk dapat menjalankan program-program andalannya untuk memenuhi janjinya apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun kedepan.
Tetapi yang sebagaimana dapat dicermati dari debat tersebut, tidak ada kata “pajak” dari kedua capres, Prabowo dan Jokowi semisal : ya…kita akan berusaha meningkatkan penerimaan pajak; ya, kita akan menguatkan instansi pajak; ya…kita akan mendorong instansi pajak untuk bekerja lebih maksimal lagi; ya…kita akan meningkatkan kapasitas pegawai pajak dan memberi otonomi khusus agar lebih berdaya untuk mencari pendapatan Negara; dan lainnya.
Hal yang patut atau mungkin sudah disadari oleh calon presiden negeri ini adalah kenyataan bahwa masih ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (sekitar Rp.450ribu/bulan menurut ukuran Bank Dunia) yang perlu dinaikkan pendapatannya, masih ada sekitar 7 juta pengangguran terbuka yang perlu dicarikan lapangan pekerjaan, masih ada sekitar 4 s/d 5 juta bayi yang lahir pertahunnya yang membutuhkan makanan dan gizi yang baik, masih ada sekitar 13 juta masyarakat yang belum mempunyai rumah tinggal dan sekitar 4 juta penduduk yang masih tinggal ditempat hunian yang kurang layak, masih ada ratusan ribu balita yang mengalami gizi buruk yang perlu disehatkan, masih ada sekitar 10 juta anak usia wajib belajar (SD dan SMP) yang putus sekolah dan sekitar 3 juta anak lagi yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMA, dan tantangan-tantangan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia Indonesia untuk diurus dengan sebaik-baiknya.
Tentu saja diperlukan program yang tepat dan juga dana yang cukup untuk mengurus tantangan-tantangan tersebut. Program-program indah yang dijanjikan oleh capres hanya akan menjadi harapan palsu jika tidak ditunjang dengan dana yang cukup.
Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah anggaran belanja Negara yang semakin tahun semakin besar dan resiko defisit yang semakin besar jika tidak dibarengi dengan sisi penerimaan yang harus ditingkatkan. Tentunya penerimaan pajak masih diyakini memberikan porsi yang paling besar pada sisi ini. Tapi kok belum terucap kebijakan atau kata “pajak” dari kedua capres kita ya…
Kenapa menunggu? Karena itulah yang sepertinya dinantikan oleh sebagian besar pemangku kepentingan akan arah institusi DJP ke depannya menyambung aspirasi yang terus berkembang tentang otonomi khusus atas instansi ini. Dengan pengetahuan dan pemikiran saya yang cekak, akhirnya saya berusaha memaklumi bahwa kata “pajak” menjadi kata yang harus dihindari oleh kedua capres untuk tetap meraih dukungan masyarakat.
Kenapa? Karena kata “pajak” berkonotasi “meminta” atau upeti atau pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat pemilih. Kata “pajak” dikhawatirkan akan memberi pengaruh negatif terhadap elektabilitas. Dengan demikian maka harus dimaklumi kedua capres, baik Prabowo maupun Jokowi, untuk saat sekarang menghindari kata “pajak” dalam orasi dan kampanyenya.
Demikian pula harus dimaklumi kalau kedua capres harus banyak-banyak mengobral kata “memberi ini” dan “memberi itu” untuk menarik simpati rakyat yang mana suara rakyat menjadi hal paling utama saat pencoblosan tanggal 9 Juli nanti. Sebagaimana dari beberapa obrolan kecil saya dan teman-teman di saat sarapan pagi dan ngopi di kantin yang berkesimpulan : “Sssttt…jangan ngomongin pajak saat sekarang, sensitif bro. Habis sarapan dan ngopi, ayo kita kerja lagi”. “Siap bro”, jawab saya. Sambil memeriksa beberapa laporan yang ada di meja, saya pun memutar sebuah lagu MP3 di komputer. Sebuah lagu yang berjudul Manusia ½ Dewa dari Iwan Fals. “Wahai presiden kami yang baru...kamu harus dengar suara ini…”.
Komentar Anda