Contact Whatsapp085210254902

DISEMINASI HASIL FGD (3)

Ditulis oleh Administrator pada Jumat, 11 Juni 2021 | Dilihat 55kali
  1. Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 112 UUCK)
  1. Pengalihan BKP Untuk setoran modal todal dikenakan PPN Pasal 4a Ayat (2) UU PPN)

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Perlakuan pengalihn BKP untuk setoran modal (inbreng)

Banyak praktik sebagai berikut:

  1. Inbreng oleh non-PKP kepada perusahaan yang baru berdiri yang umunya belum PKP
  2. Inbreng oleh perusahaan yang memang tidak perlu dilakukan PKP kepada perusahaan yang belum PKP atau juga sudah PKP

Pengaturan apakah inbreng oleh non-PKP dan WP tidak perlu dikukuhkan PKP kepada perusahaan non-PKP tetap terutang PPN tetapi tidak dipungut?.

Sebaiknya semua jenis inbreng tidak dikenakan PPN sehingga selaras dengan tujuan kemudahan berusaha.

Pjak masukan atas inbreng oleh PKP Kepada non-PKP bisa diperlukan sebagai PM yang dapat dikreditkan walaupun belum ada penyerahan BKP/JKP

  1. Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 112 UUCK)
  1. Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang belum menyerahkan BKP/JKP (Pasal 9 ayat (2a),(4b),(6a),(6c),(6d),(6e),(6f),(6g))

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Pengembalian Pajak Masukan Sebelum ada penyerahan BKP/JKP

Kriteria adanya penyerahan BKP/JKP yang terkait dengan Pajak Msukan ( ayat 6a)

Kriteria sektor usaha tertentu dengan relaksasi jangka waktu lebih dari 3 tahun

Diperlukan pengaturan lebih jelas mengenai kriteria PM yang dapat dikreditkan. Sebaiknya semua PM dapat dikreditkan dan dimintakan pengembalian, kecuali Faktur Pjaknya tidak memenuhi syarat pengkreditkan.

Perusahaan yang hanya memiliki satu jenis kegiatan usaha dapat mengkreditkan PM meskipun penyerahan BKP/JKP (PK nya) berasal dari lini produk lain atau aset lain, asalkan telah menghasilkan penyerahan BKP/JKP dalam 3 tahun.

Pm yang sudah direstui dan harus dikembalikan boleh dibiayakan dan dilakukan pada tahun pajak dilakukanya pembayaran kembali.

Kriteria sektor usaha tertentu sebaiknya sudah ditetapkan dalam PMK sehingga ada kepastian huku. Sektor padat modal dan daerah terpencil dapat diberikan kwlonggaran jangka waktu penyerahan BKP/JKP.

B.Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 112 UUCK)

  1. Relaksai Pengkreditan Pajak Masukan (pasal 9 ayat (8),(9a),(9b),(9c)

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Mekanisme Pengkreditan

Batasan Waktu PM sebelum PKP yang dapat dikreditkan

Mulai berlaku aturanya aturan pengkreditan pasal 9 ayat (9a),(9b),dan (9c)

Penjelasan mekanisme pengkreditan antara lain:

  1. Faktur Pajak (PK) yang ditemukan belum dipungut atau dilaporkan PPN-nya saat pemeriksaan dan pembayaranya ditagih dengan SKP maka lawan transaksi dapat mengkreditan PM-nya. Pengkreditan dapat dilakukan dengan pembetulan SPT Masa PPN.
  2. PM sebelumnya WP dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan pada masak pajak ketika surat pengukuhan PKP diterbitkan.

Mundur sampai berapa lama PM dapat dikreditkan sejak menjadi PKP?.

Untuk kemudahan berusaha,maka sebaiknya diperkenalkan untuk mengkreditkan keseluruhan PM sejak perushaan berdiri.

Perlu diatur penerapan transisi atas ketentuan pasal 9 ayat (9a),(9b), dan (9c) di atas, terutama ketika saat ini WP sedang dilakukan pemeriksaan.

B.Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 112 UUCK)

  1. Pencantuman NIK dalam Faktur Pajak dan Faktur Pajak Pedagang Eceran(pasal 13 Ayat (5),(5a))

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Penjelasan pengertian dagang eceran dan konsumen akhir

Jenis dokumen yang merupakan faktur pajak lepada konsumen akhir

Diperlukan penegasan pengertian dari kriteria pedagang eceran dan konsumen akhir sebagai berikut:

  1. Pedagang eceran tidak didasarkan pada KLU-nya melainkan sifat transaksi yang menjual eceran.
  2. Konsumen akhir adalah konsumen yang membeli BKP/JKP untuk dikonsumsi sendir dan tidak lagi diperjualbelikan kepada pihak lain.

Jenis dokumen yang menjadi faktur pajak diserahkan kepada kelaziman dan aturan masing-masing WP. Tidak diberikan positve list menghindari pembatasan, hanya diberikan contoh contoh dokumen yang umum dipakai.

  1. KUP-(Pasal 113 UUCK)
  1. Perubahan tarif sanksi administrasi berupa bunga (pasal 8 ayat (20,(2b),(5). Pasal 9 ayat (2a),(2b). Pasal 13 ayat (2),(2a),(2b),(3a). Pasal 14 ayat (3),(4),(5a),(5b),(5c). Pasal 19 ayat (1),(2),(3) UU KJP

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Contoh-contoh perhitungan sanksi bunga

Penetapan suku bunga acuan

Mulai berlakunya sanksi sesuai ketentuan UUCK

Penegasan(misalnya dalam bentuk  Peraturan Direktur Jendral Pajak) mengenai cara penerapan dan contoh-contoh perhitungan sanksi bunga untuk berbagai kondisi sehingga ada kejelasan dan kesamaan persepsi antara WP dan petugas pajak dilapangan.

Penetapan suku bungs acuan dilakukan per ulan pada setiap awal bulan secara rutin sebagaimana KMK untuk kurs pajak. Bedanya penetapan suku bunga acuan dilakukan per bulan.

Perlu dibuatkan aturan transisi sebagai pegangan bagi Wajib Pajak dan petugas pajak/pemeriksa dilapangan karena belum adanya KMK suku bunga acuan dari Menteri Keuangan.

  1. KUP-(Pasal 113 UUCK)
  1. Pengungkapan ketidakbenaran pada pemeriksaan bukti permulaan dan penghentian penyidikan (pasal 8 ayat (3); Pasal 44B Ayat (2))

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Penegasan penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan dan tindak lanjut dengan pengungkapan ketidak benaran

Tata cara perhentian penyidikan

Kepastian hukum penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan perlu diatur dengan jelas. Hal ini untuk mencegah penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan yang berlarut-larut sehingga menimbulkan situasi ketidakpastian hukum.

Dalam menentukan besarnya pajak yang terutang  diberikan ruang kepada WP untuk berdiskusi dengan pemeriksa bukti permulaan, melakukan pembuktian dan penjelasan untuk menyepakati nilai yang harus dibayar sesuai bukti/dokumen yang ada.

Pengaturan yang jelas kriteria penyidikan atau karakteristik WP yang dapat dilakukan penghentian penyidikan sehingga objektivitas keputusan dap[at terjaga, tidak semata-mata berdsarkan diskresi.

C.KUP-(Pasal 113 UUCK)

  1. Ketentuan mengngangsur atau menunda pembayaran pajak (pasal 9 ayat (4))

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Tata cara penundaan atau menganggur pembayaran pajak dan jangka waktu yang diizinkan

Ketentuan pada UUCK tidak lagi mencantumkan jangka waktu penundaan atau mengangsur pembayaran pajak maksimal 12 bulan. Dengan demikian perlu diatur sampai berapa lama WP dapat menunda atau mengangsur.

Sebaiknya tetap diatur jangka waktu dalam aturan pelaksanaan dan kriteria WP yang diperbolehkan menunda ataumengangsur pembayaran pajak sehingga jelas dan berkepastian umum.

C.KUP-(Pasal 113 UUCK)

  1. Ketentuan imbalan bunga bagi Wajib Pajak (pasal 11 ayat (3); Pasal 17B Ayat (3),(4),(5),(6); Pasal 27B))

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Kondisi-kondisi yang menimbulkan imbalan bunga Wajin Pajak

WP seringkali mengalami kebingungan dan ketidakjelasan atau kondisi-kondisi yang menimbulkan adanya imbalan bunga imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB atau pengembalian pajak pada dasarnya sudah jelas.

Namun kondisi-kondisi yang menimbulkan imbalan bunga terkait upaya hukum atas SKP,SKKeberatan, Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Peminjaman Kembali Seringkali masih membingungkan dan sulit dipahami. Oleh karena itu perlu dibuat lebih jelas dan lebih mudah dipahami dalam peraturan turunanya termasuk menyajikan contoh-contoh yang sesuai dangan kondisi yang sering dialami wajib pajak.

Disamping itu perlu diatur apakah ada daluwarsa permohonan imbalan bunga.

C.KUP-(Pasal 113 UUCK)

  1. Ketentuan besarnya pajak terutang menjadi pasti dalam jangka waktu 5 tahun (pasal 13 ayat (4))

Aspek Pengaturan

Masukan Pengaturan

Titik cut off dianggap melakukan tindak pidana perpajakan.

Untuk menghindari sengketa dilapangan maka perlu diatur dengan jelas kapan seseoarang atau WP dianggap melakukan tindak pidana yang mengakibatkan PPh terutang dalam SPT menjadi tidak pasti. Apabila mendasarkan pada KUHAP, maka waktu 5 tahun sudah terlampau saat kasus naik ketahapan penutunan maka penilaina PPh terutang dalam SPT seharusnya sudah menjadi pasti. Diperlukan penegasan dan pengaturan lebih lanjut apakah proses pemidanaan/penuntunan dapat dilanjutkan ketika sudah lewat 5 tahun, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum di lapangan.

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain ungkapan syukur "alhamdulilahi robbil'alamin" akhirnya website ini dapat terselesaikan, adapun tujuan penulisan website ini ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • info@konsultanpajakrahayu.com
Developed by Naevaweb.com