
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk mendukung pelaku usaha, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
Lalu, siapa saja yang bisa menggunakan tarif tersebut dan bagaimana cara menghitung pajaknya?
PPh Final UMKM adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas peredaran bruto atau omzet usaha dengan tarif sebesar 0,5%.
Artinya, pajak dihitung berdasarkan omzet usaha, bukan berdasarkan keuntungan setelah dikurangi biaya operasional.
Fasilitas ini ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto sesuai batas yang ditetapkan pemerintah.
Tarif PPh Final UMKM 0,5% dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam negeri yang memenuhi ketentuan, antara lain:
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha.
Wajib Pajak Badan tertentu, seperti PT, CV, firma, dan koperasi.
Memiliki peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Masih berada dalam jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final.
Namun, tidak semua jenis penghasilan dan wajib pajak dapat menggunakan fasilitas ini.
Contoh:
Sebuah usaha toko pakaian milik wajib pajak orang pribadi memiliki omzet sebesar Rp800.000.000 dalam satu tahun pajak.
Bagi wajib pajak orang pribadi, omzet Rp500.000.000 pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh Final UMKM.
Maka perhitungannya:
Total omzet: Rp800.000.000
Bagian omzet tidak kena pajak: Rp500.000.000
Omzet yang dikenakan pajak: Rp300.000.000
PPh Final: 0,5%
Pajak yang harus dibayar:
Rp300.000.000 × 0,5% = Rp1.500.000
Catatan: Fasilitas omzet Rp500 juta tidak dikenakan PPh tersebut khusus untuk wajib pajak orang pribadi, bukan seluruh bentuk badan usaha.
Ketentuan terbaru mengenai PPh Final UMKM diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2026, yang berlaku sejak 22 April 2026 dan mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022.
Beberapa ketentuannya:
Tarif PPh Final tetap sebesar 0,5%.
Batas omzet tetap Rp4,8 miliar setahun.
Wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan dapat menggunakan fasilitas selama memenuhi persyaratan.
Koperasi dalam negeri dapat menggunakan fasilitas paling lama empat tahun pajak.
CV, firma, dan PT biasa yang baru terdaftar tidak termasuk kelompok penerima fasilitas berdasarkan ketentuan baru. Wajib pajak lama mengikuti ketentuan peralihan.
PPh Final UMKM 0,5% merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Dengan memahami tarif, batas omzet, dan cara perhitungannya, pelaku UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih tertib.
Komentar Anda