Karyawan Perusahaan Tidak Wajib Memiliki SKT untuk Administrasi Pajak Internal, Ini Penjelasan Ketentuannya

Karyawan Perusahaan Tidak Wajib Memiliki SKT untuk Administrasi Pajak Internal, Ini Penjelasan Ketentuannya

Penerbitan ketentuan baru mengenai Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026 menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan perusahaan, khususnya terkait kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi pihak yang menjalankan aktivitas perpajakan perusahaan.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan memiliki staf pajak, bagian keuangan, atau bagian akuntansi yang sehari-hari menangani berbagai kebutuhan perpajakan, seperti pembuatan faktur pajak, penyusunan laporan, penggunaan sistem administrasi pajak, hingga penyampaian dokumen kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun, tidak seluruh aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan menjadikan karyawan tersebut sebagai Kuasa Wajib Pajak. Pemahaman mengenai batasan antara pelaksanaan tugas internal perusahaan dan tindakan sebagai kuasa menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan aturan baru. Artikel ini menjelaskan secara komprehensif ketentuan kuasa Wajib Pajak, batasan administrasi internal, kapan SKT diperlukan, hingga dampak dan langkah persiapan bagi perusahaan.

Melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak. Aturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang dapat mewakili Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa meliputi:

• Konsultan Pajak;
• anggota keluarga tertentu; dan
• pihak lain yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan.

Khusus bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa, terdapat persyaratan kompetensi yang dibuktikan melalui kepemilikan SKT. Ketentuan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah seluruh karyawan perusahaan juga harus memiliki SKT.

Pada dasarnya, karyawan yang menjalankan pekerjaan administrasi perpajakan sebagai bagian dari tugas internal perusahaan tidak otomatis dianggap sebagai Kuasa Wajib Pajak. Beberapa aktivitas berikut merupakan bagian dari fungsi dan tanggung jawab pekerjaan di dalam perusahaan.

• melakukan input data perpajakan;
• membuat dokumen perpajakan;
• melakukan pencatatan transaksi;
• menyiapkan laporan pajak; dan
• menggunakan aplikasi administrasi perpajakan perusahaan.

Dalam kondisi tersebut, karyawan bertindak sebagai bagian dari organisasi Wajib Pajak, bukan sebagai pihak eksternal yang menerima kuasa untuk mewakili Wajib Pajak.

Kewajiban memiliki SKT muncul apabila seseorang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, yaitu ketika diberikan kewenangan melalui surat kuasa khusus untuk menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan atas nama Wajib Pajak. Beberapa contoh kondisi tersebut, antara lain:

• seseorang di luar perusahaan ditunjuk untuk mengurus kewajiban pajak suatu badan;
• pihak tertentu mewakili Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan; dan
• seseorang menjalankan fungsi kuasa yang bukan sekadar pekerjaan administratif internal.

Untuk memahami penerapan aturan ini, perusahaan perlu membedakan dua kondisi berikut, sebagaimana dirangkum pada tabel di bawah ini.

Dengan adanya ketentuan baru mengenai Kuasa Wajib Pajak, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap pembagian tugas perpajakan internal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

a. Melakukan Identifikasi Peran Karyawan. Perusahaan perlu memastikan apakah karyawan hanya menjalankan fungsi administrasi internal atau telah diberikan kewenangan sebagai pihak yang mewakili perusahaan dalam urusan perpajakan.

b. Menyesuaikan Dokumentasi Internal. Pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab perpajakan sebaiknya terdokumentasi dengan jelas. Hal tersebut membantu perusahaan apabila terdapat pemeriksaan atau permintaan klarifikasi dari otoritas pajak.

c. Meningkatkan Kompetensi Tim Pajak. Meskipun tidak seluruh karyawan wajib memiliki SKT, pemahaman perpajakan tetap menjadi hal penting bagi tim yang menangani administrasi pajak perusahaan. Dengan perkembangan sistem perpajakan digital dan perubahan regulasi, kompetensi tim internal menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan perusahaan.

Perubahan aturan mengenai Kuasa Wajib Pajak menunjukkan bahwa administrasi perpajakan semakin diarahkan pada standar profesionalisme dan kompetensi. Dalam konteks ini, konsultan pajak dapat membantu perusahaan melalui beberapa bentuk pendampingan berikut.

• melakukan review kewenangan pihak yang menangani pajak;
• memberikan pemahaman mengenai penerapan PMK Nomor 44 Tahun 2026;
• memastikan prosedur administrasi perpajakan telah berjalan sesuai ketentuan; dan
• membantu perusahaan menghadapi perubahan regulasi perpajakan.

Ketentuan mengenai SKT Kuasa Wajib Pajak tidak berarti seluruh karyawan perusahaan yang mengerjakan administrasi pajak wajib memiliki SKT. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pihak yang menjalankan fungsi sebagai Kuasa Wajib Pajak, bukan sekadar karyawan yang menjalankan pekerjaan administrasi perpajakan internal perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan antara fungsi administratif dan fungsi kuasa agar dapat menerapkan aturan secara tepat. Dengan pembagian tugas yang jelas serta pemahaman regulasi yang baik, perusahaan dapat tetap menjalankan administrasi perpajakan secara efektif sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan terbaru.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai batasan kewenangan tim internal perusahaan Anda dalam konteks PMK Nomor 44 Tahun 2026, konsultasikan dengan tim konsultan pajak Anda untuk mendapatkan analisis yang sesuai dengan struktur organisasi dan kondisi bisnis masing-masing.