Tidak Ada Pajak Baru di 2026, Pemerintah Pilih Strategi Intensifikasi

Jakarta, 2026 — Kabar baik datang dari pemerintah untuk seluruh wajib pajak di Indonesia. Memasuki tahun 2026, pemerintah secara resmi memastikan tidak akan ada kenaikan tarif maupun pungutan pajak baru yang diberlakukan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam keterangan resminya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa saat ini Indonesia tidak memerlukan pajak baru. Hal ini sejalan dengan pernyataan pendahulunya yang memastikan bahwa di tahun 2026, tidak ada kenaikan maupun pungutan baru, meski target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 ditetapkan naik 9,8 persen menjadi Rp3.147,7 triliun.

Target penerimaan pajak tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, atau tumbuh 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka yang ambisius ini tidak ditempuh melalui penambahan jenis pajak baru, melainkan melalui strategi intensifikasi — yakni optimalisasi penerimaan dari basis wajib pajak yang sudah ada dengan meningkatkan kepatuhan.

Strategi pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama: pertama, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak; kedua, perbaikan sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax DJP; dan ketiga, perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai insentif perpajakan.

Kebijakan ini dinilai tepat di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dengan tidak membebani wajib pajak dengan tarif baru, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus iklim usaha terus kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) | Kementerian Keuangan RI | Tahun 2026