Kantor Pajak Jakarta Barat Catat Penerimaan Sebesar Rp42,13 Triliun

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat mencatatkan penerimaan bruto sebesar Rp47,25 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp42,13 triliun hingga 31 Agustus 2024, atau setara dengan 63,15% dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp66,72 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara nasional, penerimaan bruto pajak mencapai Rp1.413,39 triliun, sedangkan penerimaan neto tercatat Rp1.196,54 triliun, atau 60,16% dari target APBN sebesar Rp1.988,87 triliun.

Berdasarkan jenis pajak, realisasi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Barat hingga Caturwulan II tahun 2024 terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp19,82 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp22,26 triliun, PBB dan BPHTB sebesar negatif Rp191,01 juta, dan Pajak Lainnya sebesar Rp43,86 miliar. Empat sektor usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi penerimaan pajak di wilayah ini adalah sektor perdagangan sebesar Rp20,85 triliun (49,49%), sektor industri pengolahan sebesar Rp6,55 triliun (15,55%), sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp2,59 triliun (6,17%), dan sektor konstruksi sebesar Rp2,05 triliun (4,89%).

Dari segi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, Kanwil DJP Jakarta Barat telah mencapai 86,39% dari target, dengan penerimaan 356.423 SPT dari target 412.582 SPT hingga 31 Agustus 2024.

Dalam konferensi pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional DKI Jakarta pada 26 September 2024, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, memaparkan perkembangan sejumlah indikator ekonomi di wilayah DKI Jakarta. Kinerja APBN di Jakarta hingga 31 Agustus 2024 tetap kuat, didorong oleh belanja negara yang tumbuh positif. Pendapatan negara mencapai Rp1.137,78 triliun atau 75,96% dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 4,77% (yoy). Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp1.086,44 triliun, atau 62,91% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan 16,39% (yoy). Surplus APBN tercatat sebesar Rp51,34 triliun, dengan kontraksi sebesar 80,36% (yoy).

Dari sisi penerimaan pajak di DKI Jakarta, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat, Herry Setyawan, melaporkan bahwa penerimaan pajak di wilayah ini terus mengalami tren kontraksi, dengan total penerimaan mencapai Rp848,35 triliun, atau 64,75% dari target 2024. Perincian penerimaan berdasarkan jenis pajak adalah PPh Non-Migas sebesar Rp465,93 triliun, PPN sebesar Rp331,99 triliun, PPh Migas Rp44,25 triliun, serta PBB dan pajak lainnya sebesar Rp6,19 triliun. Penerimaan perpajakan neto hingga Agustus 2024 masih mengalami kontraksi sebesar 7,03% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan PPh Non-Migas sebesar 9,83% (yoy).