Indonesia memiliki panduan lengkap dan studi kasus sengketa pajak otomotif

Dalam dunia perpajakan, sengketa adalah salah satu aspek yang sering dihadapi oleh Wajib Pajak, khususnya di sektor-sektor tertentu seperti industri otomotif. Untuk membantu Wajib Pajak memahami lebih baik proses hukum yang terlibat dalam sengketa pajak di sektor otomotif di Indonesia, Hijrah Hafiduddin akan segera merilis sebuah buku panduan lengkap dan studi kasus terkait. Buku ini menawarkan panduan menyeluruh mengenai tahapan yang harus dilalui Wajib Pajak saat menghadapi sengketa pajak, mulai dari pemeriksaan, keberatan, hingga proses banding atau gugatan di pengadilan pajak. "Saya berharap buku ini bisa menjadi referensi penting bagi para pengusaha otomotif, dan Wajib Pajak pada umumnya, untuk memahami tahapan upaya hukum sehingga mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik," ujar Hijrah dalam acara soft launching buku berjudul *Sengketa Pajak Otomotif*, yang digelar di Indonesia International Book Fair 2024, di Jakarta Convention Center, pada (27/09).

Dalam bagian awal bukunya, Hijrah menjelaskan secara mendasar mengenai konsep sengketa dan bagaimana sengketa pajak bisa muncul selama proses pemeriksaan. "Kita perlu memahami dulu apa itu sengketa, terutama dalam konteks perpajakan, agar pembaca mendapatkan gambaran yang jelas sejak awal," jelas Hijrah. Kemudian, ia memaparkan langkah-langkah yang bisa diambil oleh Wajib Pajak ketika tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan, meliputi proses pengajuan keberatan hingga banding, termasuk prosedur yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 36. "Banyak Wajib Pajak kehilangan kesempatan untuk mengajukan keberatan karena melewatkan batas waktu yang ditetapkan," ungkap Hijrah. "Namun, di buku ini saya jelaskan bagaimana Wajib Pajak tetap bisa mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan Pasal 36 UU KUP," tambahnya.

Dilengkapi dengan 15 studi kasus sengketa pajak di industri otomotif, baik yang terkait dengan pajak pusat maupun daerah, Hijrah memaparkan bagaimana Wajib Pajak bisa menyusun argumen hukum yang kuat untuk menghadapi koreksi fiskal di pengadilan pajak. "Dalam buku ini, saya berbagi pengalaman pribadi dari mendampingi klien-klien yang berhasil memenangkan kasus banding di pengadilan pajak," kata Hijrah. Di bagian akhir buku, pembaca akan mendapatkan rekomendasi yang dapat diikuti untuk memenangkan sengketa di pengadilan pajak. Hijrah juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara dokumen, barang, dan aliran uang sebagai bukti kunci dalam proses sengketa. "Ketiganya harus saling mendukung. Dokumen, barang, dan aliran uang adalah elemen penting untuk membantah koreksi yang diajukan oleh fiskus di pengadilan pajak," jelasnya.

Menurut Hijrah, salah satu tantangan utama bagi Wajib Pajak dalam menghadapi sengketa adalah kurangnya kelengkapan dokumentasi. "Sering kali Wajib Pajak sudah menyadari bahwa koreksi yang diajukan oleh petugas pajak tidak kuat atau tidak mendasar, tetapi karena dokumennya tidak lengkap, mereka kesulitan untuk memenangkan kasus di pengadilan," tuturnya. Ia juga membahas tren sengketa pajak di sektor otomotif di Indonesia, di mana isu *transfer pricing* menjadi salah satu topik yang sering menimbulkan masalah, terutama dalam hal transaksi antara perusahaan induk dan anak terkait dengan biaya bunga pinjaman yang dianggap tidak wajar.

Selain itu, masalah pembayaran royalti juga sering kali menjadi sumber sengketa, karena industri otomotif erat kaitannya dengan kewajiban perusahaan lokal untuk membayar royalti kepada induk perusahaan di luar negeri. Jika tarif royalti terlalu tinggi, petugas pajak sering kali menganggapnya sebagai dividen terselubung. "Isu *transfer pricing*, pembayaran royalti, dan dividen tersembunyi sering menjadi masalah utama dalam sengketa pajak di industri otomotif," jelas Hijrah.

Dengan ketebalan 150 halaman, buku ini diterbitkan oleh IPB Press dan tersedia melalui pre-order dengan menghubungi 081287905670 atau penerbitnya. "Harapannya, buku ini bisa menjadi panduan penting bagi para profesional di bidang perpajakan, kuasa hukum di pengadilan pajak, pelaku industri otomotif, dan Wajib Pajak lainnya untuk memahami seluk-beluk sengketa pajak dan langkah-langkah yang perlu ditempuh, khususnya dalam sengketa pajak otomotif, agar bisa memenangkan kasus di pengadilan pajak," tambah Hijrah.

Sebelumnya, Hijrah juga telah merilis buku berjudul *Hak dan Kewajiban Perpajakan Industri Otomotif*, yang membahas secara detail hak dan kewajiban perpajakan bagi pelaku industri otomotif, serta fasilitas perpajakan yang tersedia bagi investor.