Prabowo akan membuat aturan baru misahkan pajak dengan bea cukai

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara serta memisahkan sektor pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketua Umum Partai Gerindra ini berencana melaksanakan perubahan kelembagaan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Burhanuddin Abdullah. Dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Rabu (25/9/2024), Burhanuddin menjelaskan rencana ini melalui kanal YouTube UOB Indonesia.

Burhanuddin memaparkan bahwa pembentukan Kementerian Penerimaan Negara bertujuan untuk mendukung program-program strategis Prabowo selama lima tahun ke depan, termasuk program makan bergizi gratis, peningkatan infrastruktur pendidikan, percepatan pendidikan dokter, serta pembangunan lumbung pangan nasional. Salah satu inisiatif yang memerlukan anggaran besar adalah program makan bergizi gratis, di mana pemerintah diharapkan dapat memberikan makanan gratis bagi hampir sepertiga dari populasi Indonesia.

Program makan bergizi gratis ini menyasar sekitar 80 juta orang, termasuk 44 juta siswa sekolah, 5 juta santri, 30 juta balita, serta 4-5 juta ibu hamil. "Secara bertahap, kami akan memastikan mereka mendapat makanan bergizi agar bisa menjadi generasi kuat, cerdas, dan mampu membangun masa depan Indonesia," ujar Burhanuddin.

Namun, Burhanuddin juga menekankan pentingnya memastikan apakah pemerintahan Prabowo mampu menjalankan program-program tersebut. Ia menyampaikan kekhawatirannya mengenai ketersediaan anggaran untuk merealisasikan program-program strategis ini. "Kalau dananya tidak ada, programnya tidak bisa dilaksanakan. Political will saja tidak cukup, harus ada kapasitas untuk mewujudkannya," tambahnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, dimulai dengan memisahkan pengelolaan pajak, bea cukai, dan PNBP dari Kemenkeu.

Selain rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo juga dikabarkan akan melakukan reformasi besar-besaran di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Burhanuddin, meski jumlah BUMN sangat banyak, kontribusi mereka terhadap negara perlu ditingkatkan. Reformasi tersebut akan mencakup perubahan kelembagaan, model bisnis, budaya kerja, dan manajemen, yang direncanakan dimulai pada Januari 2025.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Burhanuddin dengan mengatakan bahwa rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara masih dalam tahap diskusi. Nomenklatur kementerian masih dalam proses pembahasan dan belum final.