Mesir meningkatkan produktivitas ekonomi dari hasil paket insentif pajak baru

Pemerintah Mesir telah mengumumkan paket insentif pajak baru yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan serta mendorong produktivitas ekonomi. Paket ini mencakup sejumlah langkah yang ditujukan untuk merampingkan sistem perpajakan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah para investor dalam menjalankan usaha di Mesir. Salah satu aspek penting dari paket tersebut adalah penerapan sistem pajak yang lebih sederhana dan terintegrasi bagi usaha kecil dan mikro, termasuk pengusaha, startup, pekerja lepas, serta profesional dengan pendapatan tidak lebih dari 15 juta pound Mesir (sekitar Rp 4,68 miliar) per tahun. Pemerintah Mesir memastikan bahwa mereka akan mendapatkan akses ke sistem perpajakan yang lebih terintegrasi dan mudah digunakan.

"Pemerintah berupaya memperluas basis pajak demi kepentingan negara dan para investor, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar Menteri Keuangan Mesir Ahmed Kouchouk dalam konferensi pers di Kairo, Mesir, yang dikutip oleh Pajak.com pada Senin (23/09). Pemerintah Mesir juga menawarkan berbagai insentif lainnya, seperti kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan atau merevisi laporan pajak dari tahun 2021 hingga 2023 tanpa dikenakan denda. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mempermudah proses restitusi pajak dan memperluas sistem inspeksi acak di semua kantor pajak.

Selain itu, pemerintah juga berusaha mempercepat penyelesaian sengketa pajak yang masih tertunda. Kouchouk menyebutkan bahwa denda keterlambatan pembayaran pajak bisa mencapai dua kali lipat dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun batas maksimum denda tidak akan melebihi nilai pajak itu sendiri. "Fokus kami adalah masa depan, bukan masa lalu. Kami ingin memberikan layanan yang adil dan istimewa kepada para investor dan Wajib Pajak," tambah Kouchouk.

Dalam rangka mendorong investasi asing, Mesir telah menaikkan batas minimum bagi perusahaan multinasional yang diwajibkan melakukan studi transfer pricing menjadi 30 juta pound Mesir (sekitar Rp 9,36 miliar). Selain itu, Pemerintah Mesir juga akan mengimplementasikan mekanisme baru untuk menyelesaikan sengketa perpajakan secara terpusat, yang dirancang untuk mempermudah pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi investor. Pemerintah Mesir juga berencana menerapkan sistem penalti berjenjang untuk pelanggaran pajak, yang disesuaikan dengan skala usaha. Kouchouk menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan menciptakan iklim bisnis yang lebih kompetitif dan mendukung para investor.

"Kami sangat berkomitmen untuk mengurangi beban administrasi bagi para investor serta menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan ramah," jelas Kouchouk. Dalam upaya meningkatkan kinerja Otoritas Pajak Mesir, pemerintah juga akan melakukan investasi besar-besaran dalam program pelatihan dan pengembangan petugas pajak. Sistem evaluasi kinerja baru akan diterapkan untuk menilai produktivitas petugas pajak dan kualitas layanan yang mereka berikan kepada Wajib Pajak. Kouchouk berharap bahwa langkah ini dapat meningkatkan kinerja petugas pajak dan kualitas layanan kepada investor dan Wajib Pajak.

"Kami akan mengembangkan sistem modern untuk menilai kinerja fiskus berdasarkan tingkat layanan yang mereka berikan kepada Wajib Pajak," lanjutnya. Kouchouk juga menyoroti pentingnya Uni Eropa sebagai mitra ekonomi utama Mesir dan melihat potensi besar untuk memperdalam kerja sama demi manfaat bersama. Dia menekankan bahwa pemerintah Mesir ingin menarik lebih banyak investasi dari Uni Eropa ke pasar lokal, memanfaatkan insentif yang terkait dengan hasil nyata dan tujuan spesifik.

Inisiatif ini selaras dengan strategi jangka panjang Pemerintah Mesir untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka optimis bahwa paket insentif pajak ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk membangun kemitraan dan kepercayaan dengan komunitas bisnis lokal maupun internasional. Kouchouk juga menegaskan keyakinan pemerintah dalam mendukung mitra dari sektor swasta untuk meningkatkan daya saing mereka di berbagai sektor bisnis dan investasi. Baginya, menciptakan iklim yang kondusif dan ramah bagi investor adalah kunci kesuksesan.

Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengungkapkan bahwa kenaikan inflasi baru-baru ini dipicu oleh meningkatnya harga bahan bakar dan produk minyak bumi. "Kami sebagai negara, sesuai dengan rencana kami bersama Bank Sentral Mesir, berkomitmen untuk menurunkan inflasi menjadi di bawah 10 persen pada akhir tahun 2025, dan ini adalah upaya yang terus kami lakukan bersama seluruh institusi negara," tutupnya.