Pemerintah mendapatkan setor pajak sebesar Rp 1.196 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.196,54 triliun, yang setara dengan 60,16% dari target tahun ini sebesar Rp 1.988,9 triliun. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ada tanda-tanda perbaikan dalam tren penurunan jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024), menyatakan bahwa penerimaan pajak bulan ini menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang sudah ada selama dua bulan terakhir. Ia berharap tren positif ini dapat berlanjut di bulan-bulan mendatang.

Thomas, yang juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari PPh non-migas mencapai Rp 665,52 triliun, atau 62,58% dari target, meskipun mengalami penurunan 2,46% dibandingkan tahun lalu. PPh migas juga turun sebesar 10,23%, dengan total penerimaan mencapai Rp 44,45 triliun atau 58,20% dari target. Penurunan PPh non-migas dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas tahun lalu yang berdampak pada profitabilitas perusahaan di sektor terkait, sedangkan PPh migas terpengaruh oleh berkurangnya lifting minyak bumi.

Namun, ada perkembangan positif pada penerimaan pajak dari PPN dan PPnBM yang meningkat 7,36% dibandingkan dengan tahun lalu, mencapai Rp 470,81 triliun atau 58,03% dari target. PBB dan pajak lainnya bahkan tumbuh 34,18% dengan total Rp 15,76 triliun, setara dengan 41,78% dari target. Sebagian besar jenis pajak utama menunjukkan pertumbuhan yang positif, didorong oleh aktivitas ekonomi yang stabil, termasuk PPh 22 impor, PPN impor, PPh 26, PPh Final, dan PPN dalam negeri bruto. PPh 21 juga menunjukkan pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya penggunaan dan upah tenaga kerja.

Penerimaan pajak yang mengalami penurunan mencakup PPh Badan, yang disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan pada tahun 2023 akibat penurunan harga komoditas, sehingga pembayaran PPh Badan tahunan dan bulanan berkurang. PPN dalam negeri neto juga mengalami kontraksi akibat meningkatnya restitusi, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Meski secara bruto, PPN dalam negeri mencatatkan pertumbuhan 9% seiring dengan stabilnya tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhannya secara neto mengalami kontraksi sebesar -4,9%, dengan total realisasi Rp 275,69 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2024 mencapai Rp 153,7 triliun, setara dengan 0,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani menjelaskan, "Defisit APBN sampai akhir Agustus adalah Rp 153,7 triliun, yang berarti 0,68% dari PDB, masih sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN 2024." Defisit ini menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah lebih kecil dibandingkan total pengeluaran. Namun, keseimbangan primer masih tercatat surplus sebesar Rp 161,8 triliun.

Lebih lanjut, pendapatan negara hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.777 triliun, mengalami penurunan 2,5% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang mencakup 63,4% dari target, dengan kontraksi yang lebih kecil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sementara pendapatan negara mengalami penurunan, belanja negara telah meningkat hingga Rp 1.930,7 triliun, tumbuh 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, dan transfer ke daerah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertumbuhan belanja negara yang mencapai dua digit pada 2024 dipicu oleh kebutuhan pemilu dan bantuan sosial terkait El Nino, yang berkontribusi pada peningkatan belanja negara.